ATSI Desak Pemerintah Baru Buat UU ICT
Senin, 11 Agustus 2014 - 20:15 WIB
ATSI Desak Pemerintah Baru Buat UU ICT
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mendesak pemerintahan baru membuat regulasi hukum yang kuat agar industri telekomunikasi tumbuh dengan baik di tengah kebutuhan komunikasi dan akses data yang semakin meningkat.
Ketua ATSI, Alexander Rusli menyatakan, diperlukan undang-undang (UU) dan peraturan untuk mendorong inovasi serta memperkuat industri ICT (information and communication technology) di tanah air. Apalagi pada umumnya perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada perkembangan regulasi. Termasuk pentingnya UU yang sejalan antara Telko, Broadcasting dan IT, karena dari sudut pandang teknologi sudah konvergen.
"Masyarakat sudah sedemikian hausnya dengan pemakaian data internet. Pemerintah perlu memastikan pelanggan di Indonesia dapat berkembang dalam momentum perkembangan data," ujarnya dalam siaran pers, Senin (11/8/2014).
Alex mengatakan, ATSI, yang menaungi para Operator Telekomunikasi berharap dapat memberikan layanan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan program Pemerintah. Operator tentunya ingin memberikan layanan yang lebih murah kepada pelanggan. Sebaiknya tidak diberatkan dengan Regulatory-charges yang tinggi.
Jika regulatory-charges tinggi pelanggan juga yang kena dampaknya atas biaya-biaya ini. Untuk itu, ATSI mendukung adanya koridor yang lebih sederhana, agar corporate action dan pilihan teknologi dapat dilakukan lebih mudah oleh operator tanpa harus melibatkan pemerintah terlalu banyak. Para pemain dapat mencari skema optimum dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.
"Pemerintah baru harus memberikan kepastian hukum termasuk dalam implementasinya sehingga memberikan keyakinan kepada pemain dalam melakukan usaha di industri ini. Termasuk memberikan kepastian dalam utilisasi frekuensi yang menjadi infrastruktur utama layanan wireless, tanpa ada gangguan dan interferensi sehingga kualitas layanan yang sampai pelanggan tidak dirugikan," tegasnya.
Di sisi lain, perlu dijaga struktur telekomunikasi Indonesia, seperti lisensi, jumlah pemain dan kriteria menjadi pemain di industri telekomunikasi. Bukan untuk kepentingan jangka pendek, namun lebih penting lagi sustainability industry yang sehat. "Perlu juga dipikirkan insentif bagi pengembang konten lokal yang sangat diperlukan dalam era data yang berkembang pesat," terang Alex.
ATSI juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kabinet Indonesia Bersatu. ATSI menilai langkah-langkah kebijakan pemerintah sebelumnya berperan penting dalam menunjang perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.
Ketua ATSI, Alexander Rusli menyatakan, diperlukan undang-undang (UU) dan peraturan untuk mendorong inovasi serta memperkuat industri ICT (information and communication technology) di tanah air. Apalagi pada umumnya perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada perkembangan regulasi. Termasuk pentingnya UU yang sejalan antara Telko, Broadcasting dan IT, karena dari sudut pandang teknologi sudah konvergen.
"Masyarakat sudah sedemikian hausnya dengan pemakaian data internet. Pemerintah perlu memastikan pelanggan di Indonesia dapat berkembang dalam momentum perkembangan data," ujarnya dalam siaran pers, Senin (11/8/2014).
Alex mengatakan, ATSI, yang menaungi para Operator Telekomunikasi berharap dapat memberikan layanan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan program Pemerintah. Operator tentunya ingin memberikan layanan yang lebih murah kepada pelanggan. Sebaiknya tidak diberatkan dengan Regulatory-charges yang tinggi.
Jika regulatory-charges tinggi pelanggan juga yang kena dampaknya atas biaya-biaya ini. Untuk itu, ATSI mendukung adanya koridor yang lebih sederhana, agar corporate action dan pilihan teknologi dapat dilakukan lebih mudah oleh operator tanpa harus melibatkan pemerintah terlalu banyak. Para pemain dapat mencari skema optimum dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.
"Pemerintah baru harus memberikan kepastian hukum termasuk dalam implementasinya sehingga memberikan keyakinan kepada pemain dalam melakukan usaha di industri ini. Termasuk memberikan kepastian dalam utilisasi frekuensi yang menjadi infrastruktur utama layanan wireless, tanpa ada gangguan dan interferensi sehingga kualitas layanan yang sampai pelanggan tidak dirugikan," tegasnya.
Di sisi lain, perlu dijaga struktur telekomunikasi Indonesia, seperti lisensi, jumlah pemain dan kriteria menjadi pemain di industri telekomunikasi. Bukan untuk kepentingan jangka pendek, namun lebih penting lagi sustainability industry yang sehat. "Perlu juga dipikirkan insentif bagi pengembang konten lokal yang sangat diperlukan dalam era data yang berkembang pesat," terang Alex.
ATSI juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kabinet Indonesia Bersatu. ATSI menilai langkah-langkah kebijakan pemerintah sebelumnya berperan penting dalam menunjang perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.
(dmd)
