Pemerintah diminta lindungi industri telekomunikasi
Rabu, 26 Februari 2014 - 11:14 WIB
Pemerintah diminta lindungi industri telekomunikasi
A
A
A
Sindonews.com - Pakar telekomunikasi dari ITB, Agung Harsoyo mengatakan, pemerintah harus melindungi industri telekomunikasi dalam negeri.
Karena, kata dia industri ini sangat strategis. "Sangat tidak fair jika ada penyadapan yang disalahkan operator, mestinya negara yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan komunikasi nasional. Karena domain sadap menyadap merupakan domainnya pemerintah," ujar dia, Rabu (26/2/2014).
Agung mencontohkan, kasus penyadapan yang menimpa Kanselir Jerman Angela Merkel oleh AS. Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman telah mengembangkan sendiri software antisadap.
Nantinya, para politikus dan pejabat tinggi Jerman hanya boleh memakai ponsel yang ditanami software antisadap. Software ini bahkan tak bisa berjalan di iPhone atau perangkat dengan sistem operasi iOS.
Dia menilai, kasus penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia membuktikan lemahnya sistem keamanan nasional Indonesia di bidang teknologi informasi (TI).
Menurutnya, Indonesia seharusnya memiliki badan atau angkatan keempat, Cyber War, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Seperti halnya Amerika Serikat yang memiliki lima angkatan pertahanan, darat, udara, laut, antariksa, dan Cyber War, salah satu badan keamanan tersebut adalah National Security Agency (NSA).
Angkatan ke lima ini didoktrin untuk melakukan "perang" terhadap berbagai ancaman cyber. Kegiatan yang mereka lakukan seperti penyadapan dan pengamanan. Penyadapan NSA meliputi telepon, komunikasi internet, komunikasi radio, serta komunikasi-komunikasi lainnya yang bisa disadap.
"Pengamanan NSA meliputi komunikasi militer, diplomatik, serta komunikasi-komunikasi rahasia atau sensitif pemerintah. Lembaga ini memang dibentuk khusus untuk masalah ini," ujar Agung.
Sayangnya, kata dia, pemerintahan Indonesia tidak melihat persoalan cyber menjadi persoalan yang strategis. Padahal, ke depannya perang bukan semata-mata perang adu senjata, melainkan perang cyber. Bagaimana sebuah negara bisa menguasai dan mengetahui sistem informasi dan komunikasi negara lain.
Karena, kata dia industri ini sangat strategis. "Sangat tidak fair jika ada penyadapan yang disalahkan operator, mestinya negara yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan komunikasi nasional. Karena domain sadap menyadap merupakan domainnya pemerintah," ujar dia, Rabu (26/2/2014).
Agung mencontohkan, kasus penyadapan yang menimpa Kanselir Jerman Angela Merkel oleh AS. Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman telah mengembangkan sendiri software antisadap.
Nantinya, para politikus dan pejabat tinggi Jerman hanya boleh memakai ponsel yang ditanami software antisadap. Software ini bahkan tak bisa berjalan di iPhone atau perangkat dengan sistem operasi iOS.
Dia menilai, kasus penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia membuktikan lemahnya sistem keamanan nasional Indonesia di bidang teknologi informasi (TI).
Menurutnya, Indonesia seharusnya memiliki badan atau angkatan keempat, Cyber War, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Seperti halnya Amerika Serikat yang memiliki lima angkatan pertahanan, darat, udara, laut, antariksa, dan Cyber War, salah satu badan keamanan tersebut adalah National Security Agency (NSA).
Angkatan ke lima ini didoktrin untuk melakukan "perang" terhadap berbagai ancaman cyber. Kegiatan yang mereka lakukan seperti penyadapan dan pengamanan. Penyadapan NSA meliputi telepon, komunikasi internet, komunikasi radio, serta komunikasi-komunikasi lainnya yang bisa disadap.
"Pengamanan NSA meliputi komunikasi militer, diplomatik, serta komunikasi-komunikasi rahasia atau sensitif pemerintah. Lembaga ini memang dibentuk khusus untuk masalah ini," ujar Agung.
Sayangnya, kata dia, pemerintahan Indonesia tidak melihat persoalan cyber menjadi persoalan yang strategis. Padahal, ke depannya perang bukan semata-mata perang adu senjata, melainkan perang cyber. Bagaimana sebuah negara bisa menguasai dan mengetahui sistem informasi dan komunikasi negara lain.
(izz)
