Market Place di Indonesia Masih Bergantung pada SDM Asing

JAKARTA - Memasuki industri 4.0, data menjadi ladang emas baru. Sebab, data bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan bisnis dan ekonomi sebuah perusahaan.

Era ini juga membutuhkan antisipasi dari sisi teknologi, regulasi, dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia (SDM).

Data yang berasal dari aktivitas perbincangan melalui telepon seluler, maupun aktivitas transaksi di market place, membutuhkan SDM yang dapat menganalisa data tersebut untuk mengetahui perilaku konsumen secara real time.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Ristek/BRIN, mengatakan, saat ini muncul kekhawatiran hilangnya pekerjaan akibat diterapkan industri 4.0 di Indonesia. Padahal, kata dia, perkembangan digitalisasi ini justru membuka lapangan kerja baru.

"Revolusi 4.0 bukan menghilangkan profesi orang, tetapi justru menimbulkan profesi baru, seperti data analis," kata Bambang, di kantor Kemenristek/BRIN, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Namun, pesatnya perkembangan bisnis daring di Indonesia, membuat perusahaan yang ada saat ini masih bergantung pada SDM dari luar negeri. Sebab, SDM yang di Indonesia, khususnya data analis, masih belum begitu banyak di Tanah Air.

Menurut Bambang, penggunaan SDM asing sebagai data analis, lantaran pelaku market place butuh menjaga kelangsungan daya saing perusahaannya.

"Keterlibatan SDM asing itu karena sisi demain lebih cepat dari supply. Akselerasinya menjadi sangat cepat, beberapa sudah menjadi unicorn," jelasnya.

Untuk mendorong bertumbuhnya penganalisis data di Indonesia, serta SDM yang kompeten mengimbangi revolusi 4.0, pemerintah terus mendorong minat generasi muda di Tanah Air, sejak SMA/SMK hingga perguruan tinggi, agar memahami bahwa ada ranah baru untuk masa depan mereka.

"Kalau kita bisa menyediakan sebanyak mungkin SDM data ini, harapan Indonesia menjadi negara maju bisa terpenuhi. Jadi, jangan disia-siakan apa yang kita punya," imbuh Bambang.

Ke depannya, lanjut Bambang, data analis yang ada di Indonesia, juga bisa membantu pemerintah sebelum mengambil kebijakan, melalui data yang telah terkumpul dari berbagai pihak.

"Jadi tidak hanya membantu perusahan, tetapi juga membantu pemerintah untuk melihat apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum membuat kebijakan," tandas Bambang.