YLKI Nilai Konsumen Tak Punya Pilihan Pada Polemik Pemblokiran Netflix
Jum'at, 17 Januari 2020 - 10:03 WIB
YLKI Nilai Konsumen Tak Punya Pilihan Pada Polemik Pemblokiran Netflix
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa konsumen tidak diberikan pilihan dalam polemik pemblokiran Netflix oleh salah satu operator telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkom.
"Kenapa Telkom memblokir karena dia tau posisi konsumen tidak bisa memilih, kalau dia ada di posisi ekslusif," ujar Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo saat diskusi bertajuk Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Jika memang konten yang menjadi alasan pemblokiran operator tersebut, sebenarnya masyarakat bisa langsung melapor ke pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi, lain cerita jika yang melakukan blokir adalah korporasi, ini yang menjadi pertanyaan bagi konsumen.
"Loh kalau alasannya konten, kalau korporasi A melarang kenapa korporasi B boleh? jadi gak ada artinya juga kalau konten toh masyarakat bisa menikmati dengan ISP (penyedia layanan internet) lain," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan jika pemblokiran tersebut menghambat konsumen mendapatkan hak untuk informasi, semestinya hal tersebut bisa dipersoalankan.
"Jadi kalau pemblokiran itu menghambat konsumen untuk mendapatkan hak untuk informasi mestinya bisa dipersoalkan," jelasnya
Persoalan ini lah yang harus dibereskan oleh DPR dan Pemerintah, agar membangun industri broadband yang lebih kompetitif dan menyediakan banyak pilihan kepada konsumen.
"Ini akar persoalan yang harus diberesin DPR dan Pemerintah, bagaimana membangun industri broadband yang lebih kompetitif dan memberi pilihan kepada konsumen," tandasnya
"Kenapa Telkom memblokir karena dia tau posisi konsumen tidak bisa memilih, kalau dia ada di posisi ekslusif," ujar Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo saat diskusi bertajuk Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Jika memang konten yang menjadi alasan pemblokiran operator tersebut, sebenarnya masyarakat bisa langsung melapor ke pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi, lain cerita jika yang melakukan blokir adalah korporasi, ini yang menjadi pertanyaan bagi konsumen.
"Loh kalau alasannya konten, kalau korporasi A melarang kenapa korporasi B boleh? jadi gak ada artinya juga kalau konten toh masyarakat bisa menikmati dengan ISP (penyedia layanan internet) lain," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan jika pemblokiran tersebut menghambat konsumen mendapatkan hak untuk informasi, semestinya hal tersebut bisa dipersoalankan.
"Jadi kalau pemblokiran itu menghambat konsumen untuk mendapatkan hak untuk informasi mestinya bisa dipersoalkan," jelasnya
Persoalan ini lah yang harus dibereskan oleh DPR dan Pemerintah, agar membangun industri broadband yang lebih kompetitif dan menyediakan banyak pilihan kepada konsumen.
"Ini akar persoalan yang harus diberesin DPR dan Pemerintah, bagaimana membangun industri broadband yang lebih kompetitif dan memberi pilihan kepada konsumen," tandasnya
(wbs)
