Sebelum Menuju 5G, Ini Hal yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Indonesia
Rabu, 27 November 2019 - 23:01 WIB
Sebelum Menuju 5G, Ini Hal yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menjelaskan instansinya sudah mempertimbangkan implementasi 5G di Indonesia.
Ada empat hal yang sampai saat ini dipertimbangkan pemerintah sebelum menuju 5G, yaitu momentum yang tepat untuk masuk ke pasar, yakni mendorong infrastructure sharing, meminta operator untuk menyiapkan business model yang inovatif dan bermanfaat buat masyarakat, serta terakhir kolaborasi dan perluasan.
“Pemerintah tidak mau buru-buru, tetapi juga jangan telat. Lalu kami juga mendorong infrastructure sharing untuk menekan 40% cost karena 5G ini terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami ingin melihat formulasi demand, supply, dan ekosistemnya harus dipertimbangkan secara keseluruhan,” ujar Ismail di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Ismail menegaskan, pemerintah tidak mau sekadar mengikuti tren 5G yang didorong pemanfaatannya oleh negara-negara produsen dari jaringan telekomunikasi generasi kelima ini.
“Kita nggak mau 5G kalau nggak jadi tuan rumah. Market Indonesia besar, demandnya juga besar. Jangan sampai kita hanya belanja, dimanfaatkan, dan seterusnya tetapi tidak bisa jadi tuan rumah. Jangan hanya berdebat di dalam negeri, tetapi tidak melihat bahwa kita sebenarnya hanya bulan-bulanan global,” tegasnya.
Ada empat hal yang sampai saat ini dipertimbangkan pemerintah sebelum menuju 5G, yaitu momentum yang tepat untuk masuk ke pasar, yakni mendorong infrastructure sharing, meminta operator untuk menyiapkan business model yang inovatif dan bermanfaat buat masyarakat, serta terakhir kolaborasi dan perluasan.
“Pemerintah tidak mau buru-buru, tetapi juga jangan telat. Lalu kami juga mendorong infrastructure sharing untuk menekan 40% cost karena 5G ini terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami ingin melihat formulasi demand, supply, dan ekosistemnya harus dipertimbangkan secara keseluruhan,” ujar Ismail di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Ismail menegaskan, pemerintah tidak mau sekadar mengikuti tren 5G yang didorong pemanfaatannya oleh negara-negara produsen dari jaringan telekomunikasi generasi kelima ini.
“Kita nggak mau 5G kalau nggak jadi tuan rumah. Market Indonesia besar, demandnya juga besar. Jangan sampai kita hanya belanja, dimanfaatkan, dan seterusnya tetapi tidak bisa jadi tuan rumah. Jangan hanya berdebat di dalam negeri, tetapi tidak melihat bahwa kita sebenarnya hanya bulan-bulanan global,” tegasnya.
(wbs)
