Menristekdikti Ingin Indonesia Punya Lembaga Baru Khusus Riset
Jum'at, 18 Oktober 2019 - 22:56 WIB
Menristekdikti Ingin Indonesia Punya Lembaga Baru Khusus Riset
A
A
A
JAKARTA - Masa bakti Kabinet Kerja jilid I hampir mencapai puncaknya. Beberapa menteri sudah ada yang mencurahkan kalimat perpisahan dan menyampaikan kesan-kesannya selama lima tahun bekerja bersama Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Begitu pun dengan Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Ia mengaku senang dan berterima kasih kepada presiden karena selama lima tahun dipercaya menjadi menteri tanpa kena reshuffle.
“Saya jadi bisa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) yang telah ditetapkan kepada kementerian,” kata Nasir, di kantornya, Jumat (18/10/2019).
Nasir mengaku sudah melakukan banyak hal di kementeriannya. Salah satu yang dibuktikan Nasir adalah pesatnya perkembangan start up di Indonesia.
Pada 2014 start up nasional hanya ada sekitar 15 perusahaan. Hingga pada 2019 ini jumlah start up yang ada di Tanah Air mencapai 1.307 perusahaan. Dari total tersebut, hingga saat ini baru ada 30 start up yang bertumbuh dengan baik.
Untuk itu, Nasir berharap pada pemerintahan berikutnya, start up yang bertumbuh dan berhasil di Indonesia pada 2020 bisa mencapai 100 perusahaan. “Artinya total start up yang kita punya bisa 2 ribu-3 ribu start up,” ujarnya.
Selama masa baktinya, dia mengklaim sudah membuat landasan kerja untuk penggantinya, dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem yang ada sebelumnya.
Meski begitu, Nasir mengaku masih ada tumpang tindih kebijakan yang terjadi pada antara kementeriannya dengan kementerian lain, dan kementeriannya dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).
“Selain itu koordinasi juga sangat sulit. Makanya penyederhanaan kementerian ke depan saya rasa akan jauh lebih baik,” jelas Nasir.
Pemerintah memang dikabarkan akan membentuk lembaga baru yang khusus menangani riset sebagai bentuk penyederhanaan. Lembaga tersebut bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pembentukan BRIN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan presiden pada 13 Agustus 2019 lalu.
Namun, Nasir mengaku belum tahu secara detail mengenai rencana kehadiran lembaga ini. “Presiden waktu itu hanya menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya belum tahu,” imbuhnya.
Sejauh ini ada sembilan bidang unggulan di dalam rencana riset induk nasional (RIRN) Kemenristekdikti. Di antaranya bidang pangan, bidang energi, transportasi, dan kesehatan.
Jika nanti BRIN sudah ada, maka RIRN akan masuk di dalamnya, termasuk lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dimiliki beberapa kementerian.
Nasir mengaku siap jika diperintahkan kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo pada periode keduanya. “Kalau tidak jadi menteri, jadi dosen lagi. Balik ke Undip (Universitas Diponegoro),” tandasnya.
Begitu pun dengan Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Ia mengaku senang dan berterima kasih kepada presiden karena selama lima tahun dipercaya menjadi menteri tanpa kena reshuffle.
“Saya jadi bisa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) yang telah ditetapkan kepada kementerian,” kata Nasir, di kantornya, Jumat (18/10/2019).
Nasir mengaku sudah melakukan banyak hal di kementeriannya. Salah satu yang dibuktikan Nasir adalah pesatnya perkembangan start up di Indonesia.
Pada 2014 start up nasional hanya ada sekitar 15 perusahaan. Hingga pada 2019 ini jumlah start up yang ada di Tanah Air mencapai 1.307 perusahaan. Dari total tersebut, hingga saat ini baru ada 30 start up yang bertumbuh dengan baik.
Untuk itu, Nasir berharap pada pemerintahan berikutnya, start up yang bertumbuh dan berhasil di Indonesia pada 2020 bisa mencapai 100 perusahaan. “Artinya total start up yang kita punya bisa 2 ribu-3 ribu start up,” ujarnya.
Selama masa baktinya, dia mengklaim sudah membuat landasan kerja untuk penggantinya, dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem yang ada sebelumnya.
Meski begitu, Nasir mengaku masih ada tumpang tindih kebijakan yang terjadi pada antara kementeriannya dengan kementerian lain, dan kementeriannya dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).
“Selain itu koordinasi juga sangat sulit. Makanya penyederhanaan kementerian ke depan saya rasa akan jauh lebih baik,” jelas Nasir.
Pemerintah memang dikabarkan akan membentuk lembaga baru yang khusus menangani riset sebagai bentuk penyederhanaan. Lembaga tersebut bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pembentukan BRIN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan presiden pada 13 Agustus 2019 lalu.
Namun, Nasir mengaku belum tahu secara detail mengenai rencana kehadiran lembaga ini. “Presiden waktu itu hanya menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya belum tahu,” imbuhnya.
Sejauh ini ada sembilan bidang unggulan di dalam rencana riset induk nasional (RIRN) Kemenristekdikti. Di antaranya bidang pangan, bidang energi, transportasi, dan kesehatan.
Jika nanti BRIN sudah ada, maka RIRN akan masuk di dalamnya, termasuk lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dimiliki beberapa kementerian.
Nasir mengaku siap jika diperintahkan kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo pada periode keduanya. “Kalau tidak jadi menteri, jadi dosen lagi. Balik ke Undip (Universitas Diponegoro),” tandasnya.
(wbs)
