Ingin Jualan Lagi di AS, ZTE Rombak Jajaran Pimpinan
Jum'at, 06 Juli 2018 - 22:02 WIB
Ingin Jualan Lagi di AS, ZTE Rombak Jajaran Pimpinan
A
A
A
BEIJING - Produsen smartphone asal China, ZTE merombak jajaran eksekutifnya demi melancarkan langkahnya kembali masuk ke pasar Amerika Serikat.
ZTE menerima keringanan selama sebulan untuk operasi bisnisnya di Amerika Serikat.
Namun, untuk mematuhi kesepaktan dengan AS, perusahaan asal China ini diminta memberi peringatan kepada 35 petinggi, termasuk merombak total dewan direksi.
Dilansir dari Techcrunch (6/7/2018) jabatan CEO baru akan dipegang oeh Xu Ziyang yang sebelumnya mengepalai ZTE Jerman.
CFO dan kepala SDM juga ikut di copot menyusul tiga wakil presiden dan kepala departemen hukum, keuangan dan rantai pasukan.
Semua pejabat senior yang terbukti melakukan kesalahan atau terlibat dalam pelanggaran yang diguduhkan AS harus dinonaktifkan.
ZTE divonis bersalah karena secara legal menyediakan antena frekuensi tinggi pada Iran dan Korea Utara di tahun 2017, dimana kedua negara tersebut berada dibawah embargo perdagangan AS.
Selain perombakan jajaran eksekutif, ZTE diharuskan membayar denda $1 milliar atau sekkitar 14,5 triliun ke pemerintah AS.
ZTE menerima keringanan selama sebulan untuk operasi bisnisnya di Amerika Serikat.
Namun, untuk mematuhi kesepaktan dengan AS, perusahaan asal China ini diminta memberi peringatan kepada 35 petinggi, termasuk merombak total dewan direksi.
Dilansir dari Techcrunch (6/7/2018) jabatan CEO baru akan dipegang oeh Xu Ziyang yang sebelumnya mengepalai ZTE Jerman.
CFO dan kepala SDM juga ikut di copot menyusul tiga wakil presiden dan kepala departemen hukum, keuangan dan rantai pasukan.
Semua pejabat senior yang terbukti melakukan kesalahan atau terlibat dalam pelanggaran yang diguduhkan AS harus dinonaktifkan.
ZTE divonis bersalah karena secara legal menyediakan antena frekuensi tinggi pada Iran dan Korea Utara di tahun 2017, dimana kedua negara tersebut berada dibawah embargo perdagangan AS.
Selain perombakan jajaran eksekutif, ZTE diharuskan membayar denda $1 milliar atau sekkitar 14,5 triliun ke pemerintah AS.
(wbs)
