Semua Sanksi Dicabut, Gedung Putih Masih Ancam ZTE

WASHINGTON - Pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan ZTE, perusahaan manufaktur asal China, telah mencapai kesepakatan mencabut larangan ekspor AS oleh Departemen Perdagangan setempat.Larangan itu mencegah perusahaan mendapatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan komponen lain dari pabrikan di AS. Sanksi tersebut hampir saja menutup operasional dari ZTE.

Kesepakatan keduanya yang membuat sanksi dicabut, di antaranya larangan ekspor, ZTE membayar denda USD1 miliar, menempatkan USD400 juta sebagai jaminan atas denda di masa depan, dan diberi waktu 30 hari untuk merombak tim eksekutifnya. Selain itu, Pemerintah AS akan memilih tim kepatuhan dari negara bagian yang akan bekerja di dalam pabrikan handset China tersebut.

Namun, ZTE -yang disebutkan dalam laporan Kongres AS sebagai ancaman keamanan nasional pada 2012- hari ini mendapat peringatan dari Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro. Berbicara dengan FOX News, Navarro mengatakan, jika ZTE memiliki satu masalah lagi dengan AS, maka perusahaan itu akan ditutup.

Dia menambahkan, semua orang di dalam administrasi Trump memahami bahwa ini adalah kebijakannya. "Jika mereka melakukan satu lagi hal tambahan (masalah), mereka akan ditutup," ancam Peter Navarro seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/6/2018).

Seperti diketahui, ZTE adalah vendor ponsel cerdas terbesar keempat di AS. Mereka telah menjual barang dan jasa ke Iran dan Korea Utara sehingga melanggar sanksi ekonomi AS yang ditempatkan di kedua negara itu.

Pada 2017, perusahaan harus membayar denda lebih dari USD1 miliar, tapi gagal mematuhi secara tepat waktu dengan hukuman lain yang dijatuhkan oleh Departemen Perdagangan AS. Hal itu menyebabkan larangan ekspor AS digunakan oleh ZTE. Sanksi tersebut berlaku hingga pertengahan Maret 2025.