Pemerintah Imbau Investor Nasional Masuk ke Startup Unicorn Indonesia
Jum'at, 02 Februari 2018 - 04:36 WIB
Pemerintah Imbau Investor Nasional Masuk ke Startup Unicorn Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendorong investor nasional untuk masuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan rintisan (Startup). Dana investor juga sebaiknya masuk ke perusahaan unicorn di Indonesia seperti Go-Jek, Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia. Hal ini untuk memastikan masyarakat Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari perkembangan perusahaan-perusahaan unicorn tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengatakan penanaman modal oleh investor domestik di perusahaan unicorn akan semakin memantapkan kepercayaan investor asing untuk ikut masuk. Investor domestik sebenarnya tidak memiliki persoalan dana untuk berinvestasi di perusahaan unicorn.
"Banyak potensi dari perusahaan besar di Indonesia. Kalau saya optimistis dan mari ditunggu sebentar lagi, pasti ada investor nasional masuk. Bahkan ke existing unicorn," ujar Rudiantara di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Unicorn merupakan julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas USD1 miliar atau setara Rp 13,4 triliun. Saat ini baru ada empat startup unicorn di Indonesia. Dan pemerintah tidak khawatir dengan derasnya suntikan dana investor asing ke perusahaan unicorn. Masuknya investor asing ini menurutnya, tanda kepercayaan investor asing pada perusahaan teknologi dalam negeri dan potensi aliran dana masuk ke Indonesia.
"Investor asing seperti Temasek masuk, terus Alphabet masuk juga. Hal itu menunjukkan kalau perusahaan teknologi di Indonesia dipercaya. Sehingga gampang uang masuk dari luar negeri," katanya.
Meskipun demikian, pemerintah tetap membuat aturan main masuknya dana asing. Namun tidak akan membuat aturan-aturan yang terlalu ketat pada investor asing. Tujuannya, agar investor asing tetap tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebafai contoh, dana asing dilarang masuk ke marketplace dengan valuasi kurang dari Rp10 miliar. "Itu jatahnya UMKM. Nah untuk pemain asing yang masuknya Rp10 miliar sampai Rp100 miliar, itu bolehlah masuk sekitar 49%. Kemudian apabila di atas Rp100 miliar, baru asing boleh masuk sampai sekitar 90%," jelas Rudiantara.
Dalam kesempatan Indonesia-Australia Digital Forum (IADF), Rudiantara menjelaskan potensi besar terkait kerja sama sektor digital Indonesia-Australia. Berdasarkan data, lebih dari 132 juta penduduk Indonesia telah memiliki akses internet pada 2016. Selain itu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu kelompok teraktif di media sosial.
"Perekonomian Indonesia stabil dalam 10 tahun terakhir, apalagi saat ini Indonesia tengah giat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga untuk perluasan kerja sama khususnya di era digital saat ini merupakan waktu yang tepat," ujarnya.
Pemerintah Indonesia berharap paket kebijakan ekonomi tentang ekonomi digital dapat memperlancar kerja sama digital kedua negara. Pihak pemerintah percaya iklim ekonomi yang terus membaik akan menarik perhatian investor Australia. "Saya berharap agar kedepannya ada perusahan-perusahaan startup digital yang semakin berkembang di Indonesia setelah terjalinnya kerja sama," ucapnya.
Dibuka pada 31 Januari kemarin, forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang sains, teknologi dan inovasi. Forum Digital Australia-Indonesia 2018 (IADF) ini adalah prakarsa bersama Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull saat mereka bertemu tahun lalu di Sydney.
Turnbull, kata Rudiantara, memiliki banyak pengalaman di bidang ICT saat dirinya masih berbisnis dan belum terjun ke pemerintahan. Sementara, sebagai diketahui, Jokowi punya visi besar soal potensi bidang ICT untuk menggerakkan perekonomian negara. Dua pengalaman dari dua kepala negara berbeda ini yang akhirnya ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam forum digital tersebut.
Forum digital pertama bagi kedua negara ini telah mengumpulkan 500 warga Indonesia dan Australia yang bekerja di berbagai bidang seperti startup, fintech, kesehatan digital, smart government, keamanan siber, dan industri kreatif.
Sebagai tindak lanjut forum ini, 25 orang pembuat kebijakan asal Indonesia akan mempelajari kebijakan keamanan siber di Australia dalam program beasiswa singkat Australia Awards selama dua pekan. Pemerintah Australia sendiri memberikan dukungan kepada Badan Siber dan Sandi Negara dengan menyediakan dua penasihat khusus kebijakan.
Selain itu, lembaga fintech Indonesia dan Australia telah meluncurkan pengaturan kerja sama yang akan mendukung pertukaran bakat dan jaringan teknologi antara ekosistem fintech yang tumbuh dinamis.
Di bidang pendidikan, dua universitas terkemuka dari kedua negara yaitu Institut Teknologi Bandung dan University of Technology Sydney menandatangani sejumlah kesepakatan. Kesepahaman tersebut di antaranya mendorong usaha startup, mempromosikan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Semuanya itu melibatkan keterlibatan warga.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengatakan penanaman modal oleh investor domestik di perusahaan unicorn akan semakin memantapkan kepercayaan investor asing untuk ikut masuk. Investor domestik sebenarnya tidak memiliki persoalan dana untuk berinvestasi di perusahaan unicorn.
"Banyak potensi dari perusahaan besar di Indonesia. Kalau saya optimistis dan mari ditunggu sebentar lagi, pasti ada investor nasional masuk. Bahkan ke existing unicorn," ujar Rudiantara di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Unicorn merupakan julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas USD1 miliar atau setara Rp 13,4 triliun. Saat ini baru ada empat startup unicorn di Indonesia. Dan pemerintah tidak khawatir dengan derasnya suntikan dana investor asing ke perusahaan unicorn. Masuknya investor asing ini menurutnya, tanda kepercayaan investor asing pada perusahaan teknologi dalam negeri dan potensi aliran dana masuk ke Indonesia.
"Investor asing seperti Temasek masuk, terus Alphabet masuk juga. Hal itu menunjukkan kalau perusahaan teknologi di Indonesia dipercaya. Sehingga gampang uang masuk dari luar negeri," katanya.
Meskipun demikian, pemerintah tetap membuat aturan main masuknya dana asing. Namun tidak akan membuat aturan-aturan yang terlalu ketat pada investor asing. Tujuannya, agar investor asing tetap tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebafai contoh, dana asing dilarang masuk ke marketplace dengan valuasi kurang dari Rp10 miliar. "Itu jatahnya UMKM. Nah untuk pemain asing yang masuknya Rp10 miliar sampai Rp100 miliar, itu bolehlah masuk sekitar 49%. Kemudian apabila di atas Rp100 miliar, baru asing boleh masuk sampai sekitar 90%," jelas Rudiantara.
Dalam kesempatan Indonesia-Australia Digital Forum (IADF), Rudiantara menjelaskan potensi besar terkait kerja sama sektor digital Indonesia-Australia. Berdasarkan data, lebih dari 132 juta penduduk Indonesia telah memiliki akses internet pada 2016. Selain itu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu kelompok teraktif di media sosial.
"Perekonomian Indonesia stabil dalam 10 tahun terakhir, apalagi saat ini Indonesia tengah giat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga untuk perluasan kerja sama khususnya di era digital saat ini merupakan waktu yang tepat," ujarnya.
Pemerintah Indonesia berharap paket kebijakan ekonomi tentang ekonomi digital dapat memperlancar kerja sama digital kedua negara. Pihak pemerintah percaya iklim ekonomi yang terus membaik akan menarik perhatian investor Australia. "Saya berharap agar kedepannya ada perusahan-perusahaan startup digital yang semakin berkembang di Indonesia setelah terjalinnya kerja sama," ucapnya.
Dibuka pada 31 Januari kemarin, forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang sains, teknologi dan inovasi. Forum Digital Australia-Indonesia 2018 (IADF) ini adalah prakarsa bersama Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull saat mereka bertemu tahun lalu di Sydney.
Turnbull, kata Rudiantara, memiliki banyak pengalaman di bidang ICT saat dirinya masih berbisnis dan belum terjun ke pemerintahan. Sementara, sebagai diketahui, Jokowi punya visi besar soal potensi bidang ICT untuk menggerakkan perekonomian negara. Dua pengalaman dari dua kepala negara berbeda ini yang akhirnya ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam forum digital tersebut.
Forum digital pertama bagi kedua negara ini telah mengumpulkan 500 warga Indonesia dan Australia yang bekerja di berbagai bidang seperti startup, fintech, kesehatan digital, smart government, keamanan siber, dan industri kreatif.
Sebagai tindak lanjut forum ini, 25 orang pembuat kebijakan asal Indonesia akan mempelajari kebijakan keamanan siber di Australia dalam program beasiswa singkat Australia Awards selama dua pekan. Pemerintah Australia sendiri memberikan dukungan kepada Badan Siber dan Sandi Negara dengan menyediakan dua penasihat khusus kebijakan.
Selain itu, lembaga fintech Indonesia dan Australia telah meluncurkan pengaturan kerja sama yang akan mendukung pertukaran bakat dan jaringan teknologi antara ekosistem fintech yang tumbuh dinamis.
Di bidang pendidikan, dua universitas terkemuka dari kedua negara yaitu Institut Teknologi Bandung dan University of Technology Sydney menandatangani sejumlah kesepakatan. Kesepahaman tersebut di antaranya mendorong usaha startup, mempromosikan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Semuanya itu melibatkan keterlibatan warga.
(ven)
