Pemerintah Terkesan Lamban Selesaikan Tarif Interkoneksi
Rabu, 05 Oktober 2016 - 23:58 WIB
Pemerintah Terkesan Lamban Selesaikan Tarif Interkoneksi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih melihat Pemerintah terkesan lamban dalam menyelesaikan permasalahan biaya interkoneksi. Sementara untuk masalah harga, Pemerintah bisa melakukan audit agar kelihatan angka antar operator dan semuanya bisa berpendapat.
"Menteri Kominfo sebenarnya harus melihat bahwa ini gejala dunia yang sudah ada, kalau tidak di ikuti kita akan ketinggalan. Tapi kalau telalu di ikuti pasti akan ada dampak. Nah ini harusnya jadi pekerjaan rumah operator bagaimana untuk mengurangi dampak yang ada. Jangan Menkominfo yang pasang badan," ujar Alamsyah, di Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Dirinya menambahkan, yang menjadi fokus kita saat ini adalah jangan sampai sebuah kebijakan seolah-olah menguntungkan konsumen tapi merugikan kepentingan konsumen di wilayah - wilayah lain sehingga terjadi diskriminasi.
Alamsyah mengatakan, jangan sampai nantinya operator berebut bangun infrastruktur di wilayah yang padat penduduk saja. Sementara yang di daerah - daerah justru menggunakan frekusensi negara lain seperti Malaysia, nanti ujung-ujung nya ribut lagi.
"Yang jelas disini ORI memfokuskan diri agar tidak ada yang daerah yang terdiskriminasi," tandasnya.
"Menteri Kominfo sebenarnya harus melihat bahwa ini gejala dunia yang sudah ada, kalau tidak di ikuti kita akan ketinggalan. Tapi kalau telalu di ikuti pasti akan ada dampak. Nah ini harusnya jadi pekerjaan rumah operator bagaimana untuk mengurangi dampak yang ada. Jangan Menkominfo yang pasang badan," ujar Alamsyah, di Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Dirinya menambahkan, yang menjadi fokus kita saat ini adalah jangan sampai sebuah kebijakan seolah-olah menguntungkan konsumen tapi merugikan kepentingan konsumen di wilayah - wilayah lain sehingga terjadi diskriminasi.
Alamsyah mengatakan, jangan sampai nantinya operator berebut bangun infrastruktur di wilayah yang padat penduduk saja. Sementara yang di daerah - daerah justru menggunakan frekusensi negara lain seperti Malaysia, nanti ujung-ujung nya ribut lagi.
"Yang jelas disini ORI memfokuskan diri agar tidak ada yang daerah yang terdiskriminasi," tandasnya.
(wbs)
