Rawan Kongkalikong, DPR Minta KPK Periksa Uji Publik KPI
Rabu, 17 Februari 2016 - 15:53 WIB
Rawan Kongkalikong, DPR Minta KPK Periksa Uji Publik KPI
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait uji publik perpanjangan izin stasiun TV yang diduga rawan kongkalingkong dan sarat intrik, demi keuntungan pihak-pihak tertentu.
"Saya sarankan agar KPK segera memeriksa dan melakukan audit kepada KPI. Bersihkan KPI dari pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan tertentu," tegas Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, melalui sambungan teleponnya kepada Sindonews, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, uji publik KPI akan memberikan hasil yang menyangkut banyak pihak. Tapi apa yang dilakukan dinilai Effendi, akan dinikmati pihak-pihak yang berada di convert zone.
"Saya duga KPI penuh kongkalikong sehingga penilaian mereka tidak kredibel karena sebagai organisasi independen, uji publik yang dilakukan diduga menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR , Meutya Hafid mengatakan, proses uji publik yang dilakukan KPI tahun ini tidak bisa diambil sepenuhnya sebagai bagian dari pengambilan penilaian perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta. KPI tidak melakukan persiapan terkait uji publik, baik dari sisi aturan, dasar hukum, atau metodologi yang kuat.
Hal tersebut tidak bisa mempresentasikan publik apalagi untuk menilai perpanjangan 10 stasiun TV. Menurut Meutya, tidak bisa menilai konten siaran dengan mengacu pada uji publik yang hanya dilakukan satu kali. ”Catatan KPI di tahun-tahun sebelumnya seperti apa?” ucapnya.
Mantan jurnalis dan anchor salah satu stasiun televisi berita itu menegaskan, dalam menjalankan tugas seyogyanya KPI memiliki catatan penilaian yang berkala terhadap stasiun-stasiun televisi.
Catatan dari KPI itu yang kemudian harus dibuka kepada publik. Untuk itu, Komisi I DPR segera memanggil KPI untuk mempertanyakan kinerja yang dilakukan KPI selama ini.
”Ya, kita cek nanti. KPI punya apa tidak data-data itu. Kalau memang ini mau transparansi, maka kita juga ingin transparansi kinerja dari KPI. Mana catatan-catatan KPI dari tahun ke tahun?” tegasnya.
Baca:
Uji Publik Rawan Dipolitisasi, DPR Peringatkan KPI
"Saya sarankan agar KPK segera memeriksa dan melakukan audit kepada KPI. Bersihkan KPI dari pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan tertentu," tegas Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, melalui sambungan teleponnya kepada Sindonews, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, uji publik KPI akan memberikan hasil yang menyangkut banyak pihak. Tapi apa yang dilakukan dinilai Effendi, akan dinikmati pihak-pihak yang berada di convert zone.
"Saya duga KPI penuh kongkalikong sehingga penilaian mereka tidak kredibel karena sebagai organisasi independen, uji publik yang dilakukan diduga menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR , Meutya Hafid mengatakan, proses uji publik yang dilakukan KPI tahun ini tidak bisa diambil sepenuhnya sebagai bagian dari pengambilan penilaian perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta. KPI tidak melakukan persiapan terkait uji publik, baik dari sisi aturan, dasar hukum, atau metodologi yang kuat.
Hal tersebut tidak bisa mempresentasikan publik apalagi untuk menilai perpanjangan 10 stasiun TV. Menurut Meutya, tidak bisa menilai konten siaran dengan mengacu pada uji publik yang hanya dilakukan satu kali. ”Catatan KPI di tahun-tahun sebelumnya seperti apa?” ucapnya.
Mantan jurnalis dan anchor salah satu stasiun televisi berita itu menegaskan, dalam menjalankan tugas seyogyanya KPI memiliki catatan penilaian yang berkala terhadap stasiun-stasiun televisi.
Catatan dari KPI itu yang kemudian harus dibuka kepada publik. Untuk itu, Komisi I DPR segera memanggil KPI untuk mempertanyakan kinerja yang dilakukan KPI selama ini.
”Ya, kita cek nanti. KPI punya apa tidak data-data itu. Kalau memang ini mau transparansi, maka kita juga ingin transparansi kinerja dari KPI. Mana catatan-catatan KPI dari tahun ke tahun?” tegasnya.
Baca:
Uji Publik Rawan Dipolitisasi, DPR Peringatkan KPI
(dyt)
