Perang Asimetrik, TNI Harus Perkuat Pertahanan Cyber
Senin, 05 Oktober 2015 - 23:32 WIB
Perang Asimetrik, TNI Harus Perkuat Pertahanan Cyber
A
A
A
JAKARTA - Perang asimetrik bukan cuma ancaman, karena sebenarnya sudah terjadi. Pencurian informasi dan saling ancam antar negara mewarnai hubungan diplomatik dewasa ini. Dalam usianya yang ke-70 TNI (Tentara Nasional Indonesia) diharapkan mampu menjadi salah satu garda terdepan penjaga kedaulatan wilayah NKRI.
Namun TNI juga dihadapkan pada realita bahwa kini tak hanya wilayah darat, laut dan udara yang menjadi ajang peperangan. Adalah wilayah cyber yang di era seba digital ini membutuhkan perlakuan khusus, utamanya untuk membangun pertahanan cyber nasonal yang handal.
Dalam keterangan persnya Senin (5/10), ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha menjelaskan bahwa TNI punya peran sangat krusial dalam membangun pertahanan cyber. Terutama terkait SDM dan alutsista yang dimiliki akan sangat membantu terwujudnya Badan Cyber Nasional yang kuat.
“TNI punya alutsista yang juga terkait dunia cyber. Namun yang lebih penting, urusan pertahanan secara makro, TNI sangat menguasai. Karena itu membangun pertahanan cyber, TNI wajib dilibatkan,” jelasnya.
Pakar keamanan cyber ini menambahkan bahwa penting bagi TNI ikut serta dalam pembentukan sistem pertahanan cyber yang kuat.
“TNI mempunyai banyak alutsista, yang harus diakui sebagian besar berasal dari luar negeri. Untuk menjamin keamanan cyber jangka panjang, TNI harus diperkuat dengan peralatan buatan dalam negeri dan juga diperkuat kemampuan pertahanan cybernya,” terang Pratama.
Bisa dibayangkan bagaimana berbahayanya bila peralatan komunikasi maupun senjata yang terintegrasi satu sama lain ini bisa disadap dan diinflitrasi negara lain. Tidak hanya informasi penting yang bisa dicuri, namun dengan remote dari jarak jauh, senjata yang ada bisa saja tidak berfungsi.
“Kita memasuki perang asimetrik. Dimana perebutan dan pencurian informasi strategis menjadi kunci utama menangnya sebuah negara. AS berhasil masuk ke Iraq misalnya, tentu dengan bantuan alat dan intelejen canggihnya dalam mengambil serta mengamankan informasi agar sampai ke tujuan,” pungkasnya.
Kini dengan anggaran kurang lebih Rp 120 triliun TNI diharapkan terus melakukan pembaruan alutsista dan juga penguatan kekuatan cyber mereka. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur cyber di tubuh TNI niscaya akan banyak membantu dalam menghadapi perang asimetrik ini.
Menurut Pratama, infrastruktur bisa dibeli dari dalam maupun luar negeri, namun juga tak menutup kemungkinan menerima hibah negara lain.
“Soal perangkat militer hibah dari luar negeri sebenarnya tidak ada masalah. TNI hanya perlu melakukan screening ulang untuk mengecek apakah ada hardware maupun software yang ditanam untuk menyadap maupun melakukan control jarak jauh,” tegas pria yang pernah menjadi Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.
Namun TNI juga dihadapkan pada realita bahwa kini tak hanya wilayah darat, laut dan udara yang menjadi ajang peperangan. Adalah wilayah cyber yang di era seba digital ini membutuhkan perlakuan khusus, utamanya untuk membangun pertahanan cyber nasonal yang handal.
Dalam keterangan persnya Senin (5/10), ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha menjelaskan bahwa TNI punya peran sangat krusial dalam membangun pertahanan cyber. Terutama terkait SDM dan alutsista yang dimiliki akan sangat membantu terwujudnya Badan Cyber Nasional yang kuat.
“TNI punya alutsista yang juga terkait dunia cyber. Namun yang lebih penting, urusan pertahanan secara makro, TNI sangat menguasai. Karena itu membangun pertahanan cyber, TNI wajib dilibatkan,” jelasnya.
Pakar keamanan cyber ini menambahkan bahwa penting bagi TNI ikut serta dalam pembentukan sistem pertahanan cyber yang kuat.
“TNI mempunyai banyak alutsista, yang harus diakui sebagian besar berasal dari luar negeri. Untuk menjamin keamanan cyber jangka panjang, TNI harus diperkuat dengan peralatan buatan dalam negeri dan juga diperkuat kemampuan pertahanan cybernya,” terang Pratama.
Bisa dibayangkan bagaimana berbahayanya bila peralatan komunikasi maupun senjata yang terintegrasi satu sama lain ini bisa disadap dan diinflitrasi negara lain. Tidak hanya informasi penting yang bisa dicuri, namun dengan remote dari jarak jauh, senjata yang ada bisa saja tidak berfungsi.
“Kita memasuki perang asimetrik. Dimana perebutan dan pencurian informasi strategis menjadi kunci utama menangnya sebuah negara. AS berhasil masuk ke Iraq misalnya, tentu dengan bantuan alat dan intelejen canggihnya dalam mengambil serta mengamankan informasi agar sampai ke tujuan,” pungkasnya.
Kini dengan anggaran kurang lebih Rp 120 triliun TNI diharapkan terus melakukan pembaruan alutsista dan juga penguatan kekuatan cyber mereka. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur cyber di tubuh TNI niscaya akan banyak membantu dalam menghadapi perang asimetrik ini.
Menurut Pratama, infrastruktur bisa dibeli dari dalam maupun luar negeri, namun juga tak menutup kemungkinan menerima hibah negara lain.
“Soal perangkat militer hibah dari luar negeri sebenarnya tidak ada masalah. TNI hanya perlu melakukan screening ulang untuk mengecek apakah ada hardware maupun software yang ditanam untuk menyadap maupun melakukan control jarak jauh,” tegas pria yang pernah menjadi Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.
(dol)
