Harapan Masyarakat pada BRTI, Mastel dan APJII

JAKARTA - Terpilihnya enam orang komisioner baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk periode 2015-2018, akan menjadi suntikan energi baru bagi Menkominfo Rudiantara untuk menuntaskan berbagai persoalan di industri ICT saat ini.

Enam komisioner BRTI dari unsur masyarakat ini akan bekerja sama dengan tiga anggota Komite Regulasi Telekomunikasi-Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) lainnya dari unsur pemerintah.

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yakin, pengurus baru KRT-BRTI bisa bekerja dengan baik karena ini diisi orang-orang profesional di bidangnya.

"Susunan KRT periode 2015-2018 diisi orang-orang profesional, sehingga diyakini akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai regulator dengan baik untuk kemajuan TIK, yang memiliki peran penting dan strategis," ujar Direktur Eksekutif ATSI Sutrisman di Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Hal senada juga disampaikan pemerhati teknologi informasi Onno W Purbo, bahwa setidaknya dengan komisioner baru BRTI akan membuat Menkominfo lebih fokus dan ada prioritas masalah yang harus segera diselesaikan.

"Masing-masing ada klasifikasinya. Ada beberapa pekerjaan rumah yang memang sangat penting untuk segera dituntaskan. Ada juga program yang masuk klasifikasi urgent dan opsional untuk jangka panjang," ujar dia.

Untuk poin pertama, Onno menggarisbawahi agar pengurus baru BRTI, Mastel dan APJII diharapkan bekerja sama dengan pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian kasus hukum IM2 yang menyeret mantan CEO IM2 Indar Atmanto ke balik jeruji. Saat ini, kasus IM2 sudah dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Putusan PK ini sangat penting bagi industri ICT terkait mati atau tidaknya internet di Indonesia. Karena itu, saya berharap pengurus baru BRTI, Mastel dan APJII terus mendorong pemerintah menyelesaikan segera persoalan ini, dan melakukan sosialisasi ke berbagai pihak agar Indar bisa segera bebas," terangnya.

Pengurus baru Mastel dan APJII juga diharapkan menjadi mitra aktif bagi pemerintah. Onno berharap agar pengurus baru dapat mencari jalan keluar terbaik terkait pengaturan PNBP ISP.

Di bawah kepemimpinan Jamalul Izza, APJII diharapkan juga aktif merealisasikan e-blusukan agar menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah serta akses internet ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi hingga ke pelosok desa (Desa Melek IT).

Transformasi APJII juga perlu dilakukan, agar relevansi APJII makin nyata dalam era serba digital seperti saat ini. Dia mendukung visi pengurus APJI baru untuk perluasan IIX, sertifikasi SDM, maupun perluasan infrastruktur ke daerah.

Onno juga menggarisbawahi, pengurus Mastel yang baru, di bawah komando Kristiono dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan sektor TIK, mendorong peraturan tentang roadmap TIK nasional, maupun koordinasi dengan asosiasi TIK nasional, serta merangkul sektor perbankan dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan less cash society.

Pihaknya berharap agar frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz bebas digunakan serta memperjuangkan dan melindungi warnet dan RT/RW-net dari sweeping karena izin ISP.

Pengurus Mastel yang baru juga diharapkan mendukung kebijakan penggelaran infrastruktur di perbatasan. Peran TNI dan operator untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi perbatasan perlu didukung seperti pengalokasikan frekuensi LTE 700 MHz untuk pertahanan, daerah perbatasan dan pedalaman, serta memberdayakan telkom rakyat berbasis IP (OpenBTS, VoIP, ENUM).

"Jika ini terlaksana tentu akan mempercepat implementasi Alutsista berbasis TIK buatan RI," tuturnya.