Ubah Kebijakan Lama, Twitter Kembali Menerima Iklan Politik

SAN FRANSISCO - Twitter mengubah kebijakan lama yang melarang iklan politik di platform media sosial miliknya. Dalam beberapa minggu ke depan, Twitter melonggarkan kebijakan larangan kebijakan menerima iklan politik yang dibuat sejak 2019 ketika dipegang CEO Jack Dorsey.

Dengan menerima kembali iklan politik bisa berdampak besar pendapatan Twitter, terutama menjelang pemilihan presiden AS 2024. Apalagi saat ini banyak pengiklan besar membelot dari Twitter menyusul berbagai kebijakan yang dinilai kontroversi.

“Kami percaya bahwa iklan berbasis isu terkini dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berbasis berbagai isu di AS. Kami juga berencana untuk memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Twitter dalam cuitan resmi dikutip dari laman Washingtonpost, Rabu (4/1/2023).



Twitter telah lama mengambil kebijakan ketat terhadap iklan politik sebagai prinsip bisnis ketika dipimpin CEO Jack Dorsey pada 2019. Dia mengatakan sangat percaya bahwa pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.

Ketika itu iklan politik juga relatif tidak penting untuk bisnis Twitter secara keseluruhan. Pada saat pelarangan itu berlaku, kepala keuangan perusahaan mengatakan bahwa iklan politik menghasilkan pendapatan sekitar USD3 juta, hanya sebagian kecil dari bisnis iklan bernilai miliaran dolar di Twitter.

Twitter selalu menjadi pemain marjinal dalam iklan politik dibandingkan dengan Google atau Facebook. Namun, dengan melonggarkan kebijakan soal iklan politik, memungkinkan kelompok dan tokoh politik untuk mempromosikan diri mereka dalam kontes pemilu yang akan datang melalui Twitter.

Setelah mengumumkan perubahan tersebut, Twitter berjanji untuk membagikan lebih banyak detail terkait kebijakan iklan politik, yang saat ini masih dibahas. Tidak ada penjelasan mengapa Twitter melakukan perubahan atau seberapa luas perubahan itu.



Laman Verge mengatakan belum menerima perincian dari Twitter soal iklan politik, apalagi perusahaan itu telah membubarkan kantor pers sejak dipegang Elon Musk. Menurut halaman Twitter, iklan memiliki batasan tertentu, mereka terbatas pada “geo, kata kunci, dan penargetan minat”, misalnya, dan tidak boleh “memiliki tujuan utama untuk mendorong hasil politik, yudisial, legislatif, atau peraturan”.


Twitter menjelaskan perubahan kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa “iklan berbasis politik dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik penting”. Tidak jelas apakah aturan tersebut akan dilonggarkan di tempat lain selain AS di masa mendatang.

Secara lebih luas, Twitter mengatakan akan "menyelaraskan" kebijakan periklanannya "dengan kebijakan TV dan media lainnya". Twitter juga mengatakan bahwa perubahan apa pun, tetap dilakukan dengan peninjauan dan pendekatan untuk melindungi para pengguna.