Partai Republik AS Siap Berkuasa 2023, TikTok Jadi Incaran Pertama
loading...
Aplikasi TikTok akan terus direcoki terkait isu keamanan data. Foto: Reuters
A
A
A
JAKARTA - Partai Republik AS selangkah lagi akan merebut kendali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat. Tepatnya, pada Januari 2023 mendatang. Jelang akhir tahun, anggota Kongres dari Partai Republik sudah menargetkan aplikasi video pendek TikTok untuk “direcoki”. Alasannya tetap sama: soal privasi data.
Lebih detailnya, Partai Republik AS khawatir TikTok mungkin telah menyesatkan Kongres tentang berapa banyak data pengguna yang dibagikan kepada pemerintah China, tempat pemilik ByteDance berkantor.
Cathy McMorris Rodgers, Republikan di Komite Energi dan Perdagangan DPR, dan Perwakilan James Comer, Republikan di Komite Pengawasan, menyurati Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew. Isinya, menyebut bahwa informasi yang diberikan TikTok terkait jumlah data pengguna yang direkam tidak akurat.
”Sebelumnya, TikTok memang sudah membeberkan informasi tentang aplikasi mereka. Tapi, menurut kami yang mereka katakan tidak benar atau menyesatkan, termasuk TikTok tidak melacak lokasi pengguna AS,” kata surat itu.
TikTok belum memberikan responnya.
Dampak Partai Republik menguasai DPR AS akan berat terhadap perusahaan-perusahaan asal China. Terutama, mulai Januari 2023 mendatang. Dengan berkuasanya Partai Republik, maka pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi China di Amerika lebih ketat. Termasuk juga TikTok, yang juga sudah jadi target mantan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.
Saat ini, pemerintahan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat sebenarnya juga cukup rewel dengan aplikasi buatan China. Tapi, tidak seketat Partai Republik.
Bahkan, anggota parlemen meminta TikTok untuk memberikan draf kesepakatan apa pun yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintahan Biden untuk memungkinkan TikTok tetap aktif di Amerika Serikat.
Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah AS, yang meninjau akuisisi AS oleh perusahaan asing untuk potensi risiko keamanan nasional, pada tahun 2020 memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok karena kekhawatiran data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah komunis China.
CFIUS dan TikTok telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan tujuan mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok.
Presiden Biden pada Juni 2021 mencabut serangkaian perintah eksekutif Trump yang berupaya melarang pengunduhan baru TikTok dan memerintahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan terhadap masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.
Partai Republik memenangkan 212 kursi di parlemen, sementara Partai Demokrat meraih 204 kursi.
Lebih detailnya, Partai Republik AS khawatir TikTok mungkin telah menyesatkan Kongres tentang berapa banyak data pengguna yang dibagikan kepada pemerintah China, tempat pemilik ByteDance berkantor.
Cathy McMorris Rodgers, Republikan di Komite Energi dan Perdagangan DPR, dan Perwakilan James Comer, Republikan di Komite Pengawasan, menyurati Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew. Isinya, menyebut bahwa informasi yang diberikan TikTok terkait jumlah data pengguna yang direkam tidak akurat.
”Sebelumnya, TikTok memang sudah membeberkan informasi tentang aplikasi mereka. Tapi, menurut kami yang mereka katakan tidak benar atau menyesatkan, termasuk TikTok tidak melacak lokasi pengguna AS,” kata surat itu.
TikTok belum memberikan responnya.
Dampak Partai Republik menguasai DPR AS akan berat terhadap perusahaan-perusahaan asal China. Terutama, mulai Januari 2023 mendatang. Dengan berkuasanya Partai Republik, maka pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi China di Amerika lebih ketat. Termasuk juga TikTok, yang juga sudah jadi target mantan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.
Saat ini, pemerintahan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat sebenarnya juga cukup rewel dengan aplikasi buatan China. Tapi, tidak seketat Partai Republik.
Bahkan, anggota parlemen meminta TikTok untuk memberikan draf kesepakatan apa pun yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintahan Biden untuk memungkinkan TikTok tetap aktif di Amerika Serikat.
Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah AS, yang meninjau akuisisi AS oleh perusahaan asing untuk potensi risiko keamanan nasional, pada tahun 2020 memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok karena kekhawatiran data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah komunis China.
CFIUS dan TikTok telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan tujuan mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok.
Presiden Biden pada Juni 2021 mencabut serangkaian perintah eksekutif Trump yang berupaya melarang pengunduhan baru TikTok dan memerintahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan terhadap masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.
Partai Republik memenangkan 212 kursi di parlemen, sementara Partai Demokrat meraih 204 kursi.
(dan)
Lihat Juga :
