YouTube Mulai Blokir Video dengan Konten Melawan Temuan WHO
Senin, 27 April 2020 - 06:02 WIB
loading...
CEO YouTube, Susan Wojcicki, mengatakan, kebijakan barunya melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia. Foto/Ist
A
A
A
MOUNTAIN VIEW - Masyarakat global panik akibat penyebaran virus Corona yang belum juga mereda. Di New York, AS, 30 orang dirawat pada Jumat lalu setelah mereka menenggak Clorox atau pembersih disinfektan lainnya.
YouTube pun berupaya menjernihkan keadaan di tengah masyarakat. Mereka memutuskan menghapus video yang membuat klaim palsu tentang penyembuhan COVID-19 dan asal dari virus Corona.
Orang yang takut biasanya berpegang pada harapan. Ini membuat mereka cenderung membuat keputusan yang masuk akal. Untuk membantu mereka menghindari penyembuhan palsu, YouTube mulai melarang konten yang bertentangan dengan temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
CEO YouTube, Susan Wojcicki, mengatakan, kebijakan barunya melarang "segala sesuatu yang bertentangan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia".
Berbicara dengan CNN, eksekutif itu berkata, "Jadi orang-orang berkata, 'Ambil vitamin C, ambil kunyit, kami akan menyembuhkan Anda,' itu adalah contoh hal-hal yang akan menjadi pelanggaran kebijakan kami."
YouTube pun berupaya menjernihkan keadaan di tengah masyarakat. Mereka memutuskan menghapus video yang membuat klaim palsu tentang penyembuhan COVID-19 dan asal dari virus Corona.
Orang yang takut biasanya berpegang pada harapan. Ini membuat mereka cenderung membuat keputusan yang masuk akal. Untuk membantu mereka menghindari penyembuhan palsu, YouTube mulai melarang konten yang bertentangan dengan temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
CEO YouTube, Susan Wojcicki, mengatakan, kebijakan barunya melarang "segala sesuatu yang bertentangan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia".
Berbicara dengan CNN, eksekutif itu berkata, "Jadi orang-orang berkata, 'Ambil vitamin C, ambil kunyit, kami akan menyembuhkan Anda,' itu adalah contoh hal-hal yang akan menjadi pelanggaran kebijakan kami."
Lihat Juga :
