Pengamat Beberkan Perlunya Penerapan Network Sharing dan Spectrum Sharing
Sabtu, 06 Juni 2020 - 22:27 WIB
loading...
ilustrasi teknologi.FOTO/ IST
A
A
A
JAKARTA - Desakan untuk mengubah UU Telekomunikasi agar mendukung program strategis nasional sudah semakin banyak. Oleh sebab itu pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memasukan revisi UU Telekomunikasi dalam Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Saat ini RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja tengah dibahas antara pemerintah dan anggota Badan Legislasi DPR.
Dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber pada Jumat (5/6/2020), Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute mengakui bahwa UU Telekomunikasi yang saat ini berlaku merupakan UU yang sudah cukup lama dan perlu direvisi. Alasannya karena UU tersebut sudah tidak mampu memayungi teknologi telekomunikasi dan IT yang berkembang sangat cepat. Menurut Heru RUU Cipta Kerja menjadi momentum bagi perbaikan regulasi di sektor telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya revisi ini industri telekomunikasi nasional dapat menjadi lebih baik.
Salah satu isu yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja adalah network sharing dan spectrum sharing. Menurut Heru network sharing dan spectrum sharing merupakan suatu keniscayaan di industri telekomunkasi, khususnya untuk menyongsong teknologi baru seperti 5G yang membutuhkan lebar pita frekuensi yang sangat besar.
“Kalau memang revisi UU Telekomunikasi membutuhkan waktu yang lama, maka Omnibus Law merupakan salah satu cara untuk mempercepat perbaikan regulasi. Usia UU Telekomunikasi sudah lebih dari 20 tahun sedangkan spektrum sharing dan network sharing diperlukan untuk mendukung teknologi yang akan masuk ke Indonesia. Penyebabnya adalah untuk implementasi 5G diperlukan alokasi spektrum frekuensi minimal 100 MHz per operator. Kalau tidak sharing maka kita akan kesulitan mengembangkan 5G,” terang Heru.
Pada prinsipnya, network sharing dan spectrum sharing bisa dipergunakan di seluruh perangkat telekomunikasi yang ada. Termasuk IoT. Namun agar network sharing dan spectrum sharing dapat mendukung program strategis nasional dan meningkatkan investasi, Heru melihat sangat tepat jika network sharing dan spectrum sharing diterapkan di teknologi baru yang akan masuk ke Indonesia. Seperti 5G.
Dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber pada Jumat (5/6/2020), Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute mengakui bahwa UU Telekomunikasi yang saat ini berlaku merupakan UU yang sudah cukup lama dan perlu direvisi. Alasannya karena UU tersebut sudah tidak mampu memayungi teknologi telekomunikasi dan IT yang berkembang sangat cepat. Menurut Heru RUU Cipta Kerja menjadi momentum bagi perbaikan regulasi di sektor telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya revisi ini industri telekomunikasi nasional dapat menjadi lebih baik.
Salah satu isu yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja adalah network sharing dan spectrum sharing. Menurut Heru network sharing dan spectrum sharing merupakan suatu keniscayaan di industri telekomunkasi, khususnya untuk menyongsong teknologi baru seperti 5G yang membutuhkan lebar pita frekuensi yang sangat besar.
“Kalau memang revisi UU Telekomunikasi membutuhkan waktu yang lama, maka Omnibus Law merupakan salah satu cara untuk mempercepat perbaikan regulasi. Usia UU Telekomunikasi sudah lebih dari 20 tahun sedangkan spektrum sharing dan network sharing diperlukan untuk mendukung teknologi yang akan masuk ke Indonesia. Penyebabnya adalah untuk implementasi 5G diperlukan alokasi spektrum frekuensi minimal 100 MHz per operator. Kalau tidak sharing maka kita akan kesulitan mengembangkan 5G,” terang Heru.
Pada prinsipnya, network sharing dan spectrum sharing bisa dipergunakan di seluruh perangkat telekomunikasi yang ada. Termasuk IoT. Namun agar network sharing dan spectrum sharing dapat mendukung program strategis nasional dan meningkatkan investasi, Heru melihat sangat tepat jika network sharing dan spectrum sharing diterapkan di teknologi baru yang akan masuk ke Indonesia. Seperti 5G.
Lihat Juga :
