Sistem Cloud Nutanix Dipercaya Bisa Ciptakan E-Governance di Indonesia
Kamis, 18 November 2021 - 16:44 WIB
loading...
A
A
A
"Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” jelasnya.
31 anak muda pamer 12 solusi inovatif untuk masalah di dunia nyata
Ditambahkan Asmawa, dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini pihaknya memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis.
"Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sebelumnya, lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.
31 anak muda pamer 12 solusi inovatif untuk masalah di dunia nyata
Ditambahkan Asmawa, dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini pihaknya memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis.
"Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sebelumnya, lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.
Lihat Juga :
