Kantornya Didatangi Polisi India, Twitter Khawatirkan Kebebasan Berekspresi
Jum'at, 28 Mei 2021 - 11:01 WIB
loading...
Setelah kantornya didatangi polisi, Twitter menyatakan keprihatinannya atas kebebasan berekspresi di India. Foto/dok
A
A
A
NEW DELHI - Setelah kantornya didatangi polisi, Twitter menyatakan keprihatinannya atas kebebasan berekspresi di India. Polisi mendatangi kantor Twitter setelah raksasa media sosial itu melabeli tweet partai di India sebagai media yang dimanipulasi.
Twitter telah menerapkan label pada tweet oleh juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Sambit Patra. Hal itu terjadi di tengah hubungan yang tegang antara pemerintah India dan Twitter terkait aturan regulasi baru.
BACA: Gawat, Dunia Beresiko Mencapai perubahan Iklim yang Lebih Cepat
Para pemimpin BJP telah membagikan tangkapan layar dari sebuah dokumen di Twitter yang mereka katakan dibuat oleh partai oposisi utama Kongres untuk menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi.
Kongres mengeluh ke Twitter bahwa dokumen-dokumen itu palsu dan menyebabkan Twitter menandai beberapa postingan termasuk salah satunya oleh Patra sebagai "media yang dimanipulasi".
"Kami prihatin dengan kejadian baru-baru ini mengenai karyawan kami di India dan potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang kami layani," kata juru bicara Twitter kepada BBC, Kamis 27 Mei 2021.
Twitter mengangap, langkah polisi yang mendatangi kantor mereka di India adalah salah satu bentuk intimidasi.
BACA JUGA: Twitter Tambah Fitur 'Tip Jar' yang Memungkinkan Cuitan Mendulang Uang
Polisi Delhi mengatakan pada hari Senin mereka telah melakukan kunjungan ke Twitter untuk memberikan pemberitahuan kepada direktur pelaksana perusahaan setelah menerima keluhan tentang bagaimana tweet Mr Patra diklasifikasikan.
Pada bulan Februari, India memperkenalkan pedoman baru untuk mengatur konten digital di medsos dan platform streaming. Dalam aturan itu, perusahaan harus patuh pada pemerintah. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Whatsapp diberi waktu tiga bulan untuk mematuhi aturan ini.
Pada bulan April, India memerintahkan Twitter untuk menghapus tweet yang mengkritik penanganan virus. Awal tahun ini, Twitter juga membatalkan pemblokiran sejumlah akun menyusul permintaan dari pihak berwenang.
BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan 5G, Ini Deretan Smartphone yang Bisa Pakai Jaringan 5G
Akun tersebut terkait dengan protes petani yang sedang berlangsung terhadap reformasi pertanian. Jika Twitter tidak mematuhinya, itu bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India.
Twitter telah menerapkan label pada tweet oleh juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Sambit Patra. Hal itu terjadi di tengah hubungan yang tegang antara pemerintah India dan Twitter terkait aturan regulasi baru.
BACA: Gawat, Dunia Beresiko Mencapai perubahan Iklim yang Lebih Cepat
Para pemimpin BJP telah membagikan tangkapan layar dari sebuah dokumen di Twitter yang mereka katakan dibuat oleh partai oposisi utama Kongres untuk menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi.
Kongres mengeluh ke Twitter bahwa dokumen-dokumen itu palsu dan menyebabkan Twitter menandai beberapa postingan termasuk salah satunya oleh Patra sebagai "media yang dimanipulasi".
"Kami prihatin dengan kejadian baru-baru ini mengenai karyawan kami di India dan potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang kami layani," kata juru bicara Twitter kepada BBC, Kamis 27 Mei 2021.
Twitter mengangap, langkah polisi yang mendatangi kantor mereka di India adalah salah satu bentuk intimidasi.
BACA JUGA: Twitter Tambah Fitur 'Tip Jar' yang Memungkinkan Cuitan Mendulang Uang
Polisi Delhi mengatakan pada hari Senin mereka telah melakukan kunjungan ke Twitter untuk memberikan pemberitahuan kepada direktur pelaksana perusahaan setelah menerima keluhan tentang bagaimana tweet Mr Patra diklasifikasikan.
Pada bulan Februari, India memperkenalkan pedoman baru untuk mengatur konten digital di medsos dan platform streaming. Dalam aturan itu, perusahaan harus patuh pada pemerintah. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Whatsapp diberi waktu tiga bulan untuk mematuhi aturan ini.
Pada bulan April, India memerintahkan Twitter untuk menghapus tweet yang mengkritik penanganan virus. Awal tahun ini, Twitter juga membatalkan pemblokiran sejumlah akun menyusul permintaan dari pihak berwenang.
BACA JUGA: Telkomsel Hadirkan 5G, Ini Deretan Smartphone yang Bisa Pakai Jaringan 5G
Akun tersebut terkait dengan protes petani yang sedang berlangsung terhadap reformasi pertanian. Jika Twitter tidak mematuhinya, itu bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India.
(ysw)
Lihat Juga :
