Menkominfo Akan Mendukung Revisi Pasal Karet di UU ITE
Rabu, 17 Februari 2021 - 16:33 WIB
loading...
Ilustrasi sosial Media. FOTO/ IST
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate , mendukung upaya lembaga yudikatif serta lementerian/lembaga terkait, untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait, dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," ungkap Johnny, melalui keterangan resmi Kominfo, Rabu (17/2/2021).
BACA JUGA - Menukik, Autothrottle Rusak atau Pilihan Kapten Afwan Hindari Tabrakan dengan Pesawat Lain
Menurut Johnny, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif. Oleh karena itu, Johnny mengklaim pemerintah berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.
"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir (dan) diterjemahkan secara hati-hati," tegasnya.
Kendati demikian, Johnny melihat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet, sudah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.
"Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai "Pasal Karet", telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," jelasnya.
"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait, dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," ungkap Johnny, melalui keterangan resmi Kominfo, Rabu (17/2/2021).
BACA JUGA - Menukik, Autothrottle Rusak atau Pilihan Kapten Afwan Hindari Tabrakan dengan Pesawat Lain
Menurut Johnny, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif. Oleh karena itu, Johnny mengklaim pemerintah berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.
"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir (dan) diterjemahkan secara hati-hati," tegasnya.
Kendati demikian, Johnny melihat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet, sudah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.
"Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai "Pasal Karet", telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," jelasnya.
Lihat Juga :
