Kominfo Tegaskan RUU PDP di Indonesia Lebih Baik Telat Daripada Tidak Ada
Senin, 25 Januari 2021 - 14:59 WIB
loading...
A
A
A
"RUU PDP akan mengatur sanksi secara proporsional terhadap pelanggar perlindungan data. Dengan begitu, keamanan akan dirasakan masyarakat," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Marshal Pribadi, perwakilan dari Task Force PDP Aftech, mengutarakan koreksinya terkait sanksi dan denda yang dimaksud dari sisi pelaku usaha.
Menurutnya, jangan disamakan pengenaan sanksi dan denda antara UMKM dengan perusahaan multinasional. Sebab, imbas dari pelanggar data pribadi tentu berbeda-beda di setiap perusahaan.
"Saran kami disesuaikan dengan perusahaan yang melanggar. Seperti ukuran perusahaan dan berapa kali sudah melanggar," tutur Marshal.
Merespon hal itu, Semmy menjelaskan bahwa detail dari RUU PDP masih terus dalam pembahasan. Ia juga menuturkan akan ada perbedaan sanksi dan denda yang diberikan kepada pelanggar.
Pada kesempatan yang sama, Marshal Pribadi, perwakilan dari Task Force PDP Aftech, mengutarakan koreksinya terkait sanksi dan denda yang dimaksud dari sisi pelaku usaha.
Menurutnya, jangan disamakan pengenaan sanksi dan denda antara UMKM dengan perusahaan multinasional. Sebab, imbas dari pelanggar data pribadi tentu berbeda-beda di setiap perusahaan.
"Saran kami disesuaikan dengan perusahaan yang melanggar. Seperti ukuran perusahaan dan berapa kali sudah melanggar," tutur Marshal.
Merespon hal itu, Semmy menjelaskan bahwa detail dari RUU PDP masih terus dalam pembahasan. Ia juga menuturkan akan ada perbedaan sanksi dan denda yang diberikan kepada pelanggar.
Lihat Juga :
