PBB Menyerukan Penguatan Tata Kelola Kecerdasan Buatan
Selasa, 07 Juli 2026 - 22:48 WIB
loading...
PBB Desak Penguatan Tata Kelola Kecerdasan Buatan. Foto/ Daily
A
A
A
GENEWA - Kecerdasan buatan berkembang pesat dan diterapkan semakin luas, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengelolaan teknologi ini secara bertanggung jawab.
AI berkembang begitu pesat sehingga bahkan para penciptanya pun kesulitan untuk mengimbanginya. Teknologi ini semakin banyak diterapkan dalam bidang ekonomi , lapangan kerja, keamanan, dan banyak bidang kehidupan lainnya.
Tantangan saat ini bukan hanya memanfaatkan AI, tetapi juga mengaturnya secara bertanggung jawab. Pada Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang dibuka hari ini di Jenewa,Swiss , Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengembangan aturan global yang lebih harmonis untuk mengurangi risiko dan memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab.
Menurut Sekretaris Jenderal PBB, teknologi, yang dapat membentuk kembali perekonomian, mengubah dunia kerja, memengaruhi pemilihan umum, dan mengubah keseimbangan keamanan, diterapkan lebih cepat daripada siapa pun, termasuk mereka yang mengembangkannya.
Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa inovasi membutuhkan batasan. Kecerdasan buatan, agar dapat mengeluarkan potensi penuhnya, harus diatur.
Antonio Guterres berpendapat bahwa kecerdasan buatan telah dan sedang mengubah dunia. Pertanyaannya adalah apakah manusia secara kolektif akan membentuk transformasi ini, atau apakah transformasi inilah yang akan membentuk manusia.
Menurutnya, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa tata kelola adalah "musuh" inovasi, tetapi inovasi membutuhkan batasan. Jika AI ingin dipercaya, mereka yang mengembangkannya harus bertanggung jawab. Jika AI ingin mendunia, ia harus adil. Dan jika AI ingin melayani masa depan, ia tidak boleh menghancurkannya.
Tujuan dari Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan bukanlah untuk menandatangani perjanjian, tetapi untuk membahas bagaimana menetapkan aturan untuk mengurangi potensi bahaya AI, serta untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkannya.
Para delegasi akan meninjau laporan dari panel ilmiah yang terdiri dari 40 pakar untuk memberikan penilaian independen dan komprehensif tentang kecerdasan buatan.
Ini adalah sesi pertama Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang diadakan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlu dicatat, forum ini tidak bertujuan untuk menghasilkan perjanjian langsung, tetapi lebih berfokus pada menciptakan ruang bagi negara-negara dan pemangku kepentingan untuk membahas risiko, peluang, dan pendekatan bersama terhadap AI.
Seiring dengan semakin cepat dan luasnya penerapan AI, prinsip-prinsip tata kelola yang jelas semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi ini berkembang dengan aman, adil, dan untuk kepentingan bersama.
AI berkembang begitu pesat sehingga bahkan para penciptanya pun kesulitan untuk mengimbanginya. Teknologi ini semakin banyak diterapkan dalam bidang ekonomi , lapangan kerja, keamanan, dan banyak bidang kehidupan lainnya.
Tantangan saat ini bukan hanya memanfaatkan AI, tetapi juga mengaturnya secara bertanggung jawab. Pada Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang dibuka hari ini di Jenewa,Swiss , Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengembangan aturan global yang lebih harmonis untuk mengurangi risiko dan memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab.
Menurut Sekretaris Jenderal PBB, teknologi, yang dapat membentuk kembali perekonomian, mengubah dunia kerja, memengaruhi pemilihan umum, dan mengubah keseimbangan keamanan, diterapkan lebih cepat daripada siapa pun, termasuk mereka yang mengembangkannya.
Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa inovasi membutuhkan batasan. Kecerdasan buatan, agar dapat mengeluarkan potensi penuhnya, harus diatur.
Antonio Guterres berpendapat bahwa kecerdasan buatan telah dan sedang mengubah dunia. Pertanyaannya adalah apakah manusia secara kolektif akan membentuk transformasi ini, atau apakah transformasi inilah yang akan membentuk manusia.
Menurutnya, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa tata kelola adalah "musuh" inovasi, tetapi inovasi membutuhkan batasan. Jika AI ingin dipercaya, mereka yang mengembangkannya harus bertanggung jawab. Jika AI ingin mendunia, ia harus adil. Dan jika AI ingin melayani masa depan, ia tidak boleh menghancurkannya.
Tujuan dari Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan bukanlah untuk menandatangani perjanjian, tetapi untuk membahas bagaimana menetapkan aturan untuk mengurangi potensi bahaya AI, serta untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkannya.
Para delegasi akan meninjau laporan dari panel ilmiah yang terdiri dari 40 pakar untuk memberikan penilaian independen dan komprehensif tentang kecerdasan buatan.
Ini adalah sesi pertama Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang diadakan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlu dicatat, forum ini tidak bertujuan untuk menghasilkan perjanjian langsung, tetapi lebih berfokus pada menciptakan ruang bagi negara-negara dan pemangku kepentingan untuk membahas risiko, peluang, dan pendekatan bersama terhadap AI.
Seiring dengan semakin cepat dan luasnya penerapan AI, prinsip-prinsip tata kelola yang jelas semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi ini berkembang dengan aman, adil, dan untuk kepentingan bersama.
(wbs)
Lihat Juga :
