Indonesia Posisi Kedua Negara yang Paling Mudah Dibodoh-bodohi
Senin, 11 Mei 2026 - 18:22 WIB
loading...
A
A
A
Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 112 negara yang diteliti dengan skor 6,53 dalam skala 0–10. Skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat kerentanan yang lebih besar. Hanya Pakistan yang berada di bawah Indonesia dengan skor 7,48.
Tingginya volume kasus penipuan digital. Data nasional mencatat ratusan ribu laporan penipuan keuangan digital setiap tahunnya, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Modus yang paling umum meliputi penipuan jual beli daring, phishing, rekayasa sosial (social engineering), investasi bodong, hingga pinjaman online fiktif.
Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat. "Ketika akses terhadap layanan digital meningkat, tanpa disertai pengetahuan yang memadai tentang cara mengenali dan menghindari modus penipuan yang terus berkembang, risiko individu terjebak dalam kejahatan siber meningkat signifikan," terang Pratama.
Ketiga, lemahnya implementasi hukum. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku sejak 2022, Pratama menyebut penerapannya belum efektif karena Badan Perlindungan Data Pribadi (Badan PDP) sebagai otoritas pengawas independen belum terbentuk secara operasional. "Ketidakjelasan ini memunculkan legal uncertainty dan celah kelembagaan yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi data pribadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas," ujarnya.
Keempat, ketidakmerataan sistem keamanan digital di sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan dinilai belum memiliki sistem keamanan yang memadai, sementara lembaga pemerintah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.
Tingginya volume kasus penipuan digital. Data nasional mencatat ratusan ribu laporan penipuan keuangan digital setiap tahunnya, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Modus yang paling umum meliputi penipuan jual beli daring, phishing, rekayasa sosial (social engineering), investasi bodong, hingga pinjaman online fiktif.
Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat. "Ketika akses terhadap layanan digital meningkat, tanpa disertai pengetahuan yang memadai tentang cara mengenali dan menghindari modus penipuan yang terus berkembang, risiko individu terjebak dalam kejahatan siber meningkat signifikan," terang Pratama.
Ketiga, lemahnya implementasi hukum. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku sejak 2022, Pratama menyebut penerapannya belum efektif karena Badan Perlindungan Data Pribadi (Badan PDP) sebagai otoritas pengawas independen belum terbentuk secara operasional. "Ketidakjelasan ini memunculkan legal uncertainty dan celah kelembagaan yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi data pribadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas," ujarnya.
Keempat, ketidakmerataan sistem keamanan digital di sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan dinilai belum memiliki sistem keamanan yang memadai, sementara lembaga pemerintah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.
Lihat Juga :
