Komdigi Suruh TikTok Hapus 780 Ribu Akun Anak, Platform Lain Siap-siap!

Platform seperti Instagram, YouTube, hingga game online diperkirakan akan menghadapi tekanan serupa, terutama jika memiliki basis pengguna anak yang besar.

Dalam konteks global, langkah Indonesia ini mencerminkan tren yang mulai menguat: negara tidak lagi sepenuhnya menyerahkan regulasi ruang digital kepada perusahaan teknologi.

Kritik: Transparansi dan Implementasi

Meski kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas, kritik utama terletak pada transparansi dan mekanisme implementasi.

Tidak ada rincian bagaimana TikTok mengidentifikasi akun anak, apakah melalui verifikasi data, algoritma perilaku, atau kombinasi keduanya. Tanpa transparansi ini, sulit menilai akurasi kebijakan.

Selain itu, belum ada penjelasan mengenai dampak lanjutan terhadap pengguna yang terdampak. Apakah mereka dapat membuat akun baru setelah memenuhi usia, atau ada sistem pemulihan tertentu.

Kritik lain juga muncul pada potensi ketimpangan kebijakan antar platform. Jika satu platform patuh dan kehilangan pengguna, sementara platform lain belum, maka terjadi distorsi kompetisi.

Langkah penghapusan 780.000 akun ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola ruang digital di Indonesia. Pemerintah tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi mulai aktif memaksa perubahan struktural pada platform global.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari jumlah akun yang dihapus, melainkan dari sejauh mana ekosistem digital menjadi lebih aman tanpa mengorbankan akses, inovasi, dan keseimbangan industri.

Dalam konteks ini, pekerjaan belum selesai.

Jika regulasi tidak diiringi dengan transparansi dan kesiapan teknis, maka kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru berisiko menciptakan ketidakpastian baru.