Privasi vs Keamanan: Dilema di Balik Kewajiban Selfie untuk Aktivasi Kartu Perdana 2026

JAKARTA - Era registrasi nomor seluler yang hanya mengandalkan kombinasi nomor identitas (NIK) dan Kartu Keluarga kini resmi berakhir.

Penggantinya, sistem pengenalan wajah (face recognition) yang lebih ketat demi memberantas praktik penipuan digital.

Langkah ini ditandai dengan implementasi teknologi biometrik oleh Telkomsel mulai 19 Februari 2026, sebagai bentuk dukungan terhadap program Senyum Nyaman dengan Biometrik (Semantik) yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Landasan hukum kebijakan ini berpijak pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Secara logika pasar, langkah ini merupakan respons darurat terhadap maraknya aksi scam, phishing, hingga teror spammer yang selama ini memanfaatkan celah lemahnya validasi identitas pada kartu perdana prabayar.

Dengan verifikasi wajah, identitas yang terdaftar dipastikan sinkron dengan pemegang fisik nomor tersebut secara real-time.


VP Customer Care Management Telkomsel, Filin Yulia, menegaskan bahwa inovasi ini bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih sehat.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Kami berharap pelanggan merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” ujar Filin.

Secara teknis, terdapat perubahan mendasar dalam prosedur aktivasi. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), registrasi kini wajib menyertakan NIK serta verifikasi wajah melalui kamera ponsel atau perangkat di gerai layanan.

Bagi pelanggan di bawah usia 17 tahun atau yang belum memiliki KTP, proses dilakukan menggunakan NIK anak yang bersangkutan, namun verifikasi wajah dilakukan oleh kepala keluarga sesuai data yang tertera di Kartu Keluarga.

Kebijakan ini mengungkap dua sisi mata uang. Dari sisi positif (plus), kehadiran sistem biometrik adalah "kiamat" bagi para spammer yang terbiasa mengaktifkan ribuan kartu perdana secara anonim menggunakan data NIK curian.


Selain itu, pelanggan kini memiliki kendali penuh: mereka dapat mengecek seluruh nomor yang terdaftar atas nama mereka dan meminta pemblokiran seketika jika menemukan nomor yang tak dikenal.

Hal ini menutup ruang gerak sindikat penipuan yang kerap bersembunyi di balik identitas orang lain.

Namun, di sisi negatif (minus), kebijakan ini menambah lapisan birokrasi bagi masyarakat.
Proses aktivasi yang sebelumnya memakan waktu hitungan detik kini memerlukan kualitas kamera ponsel yang mumpuni dan pencahayaan yang cukup untuk selfie.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau tinggal di wilayah dengan sinyal terbatas untuk pengunggahan data gambar, hambatan ini bisa menjadi isu inklusivitas.

Menyadari tantangan tersebut, Telkomsel tetap menyediakan jalur fisik di GraPARI. Pelanggan cukup membawa KTP fisik dan akan dibantu oleh petugas tanpa harus memiliki ponsel pintar.

Bagi pengguna mandiri, akses dapat dilakukan melalui laman tsel.id/registrasibiometrik dengan alur: verifikasi nomor, masukkan NIK, dan potret diri.

Pemerintah juga menerapkan aturan tegas dalam masa transisi ini. Hingga Juni 2026, pelanggan masih diperbolehkan mendaftar dengan cara lama (NIK dan KK), namun setelah tenggat tersebut, sistem biometrik menjadi mandatori.

Aturan pembatasan kepemilikan juga tetap berlaku ketat, yakni maksimal 3 nomor prabayar per identitas per operator.

Mengenai kekhawatiran kebocoran data biometrik, Telkomsel mengeklaim telah menerapkan standar keamanan siber tertinggi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

Data wajah tersebut diklaim hanya digunakan untuk enkripsi verifikasi identitas ke pangkalan data kependudukan, bukan untuk kepentingan komersial lainnya.

Implementasi ini merupakan kelanjutan dari uji coba bertahap yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir untuk memastikan sistem tidak "hang" saat menghadapi jutaan permintaan aktivasi serentak di masa depan.