Microsoft Hentikan Layanan Militer Israel usai Terdeteksi Memata-matai Warga Palestina
Jum'at, 26 September 2025 - 10:06 WIB
loading...
Microsoft Hentikan Layanan Militer Israel . FOTO/ DAILY
A
A
A
JERUSALEM - Microsoft telah menghentikan beberapa layanan untuk militer Israel setelah penyelidikan menemukan bahwa perusahaan tersebut diduga menyediakan teknologi untuk operasi pengawasan massal terhadap warga Palestina.
BACA JUGA - Palestina Desak Belanda Mengakui Negara Palestina
Dalam sebuah pernyataan di blog resmi perusahaan, Presiden Microsoft Brad Smith mengumumkan bahwa perusahaan telah "menghentikan dan menghentikan serangkaian layanan untuk sebuah unit di bawah Kementerian Pertahanan Israel."
Tindakan ini diambil setelah laporan investigasi oleh The Guardian dan majalah Israel, +972, pada awal Agustus yang mengungkapkan bahwa unit intelijen militer Israel, Unit 8200, menggunakan teknologi komputasi awan Microsoft Azure untuk menyimpan jutaan panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Microsoft mengumumkan pada 15 Agustus bahwa mereka telah memulai peninjauan internal atas tuduhan tersebut.
Smith menekankan bahwa perusahaan tidak pernah menyediakan teknologi "untuk tujuan pengawasan massal terhadap publik" dan bahwa prinsip tersebut berlaku di seluruh dunia.
BACA JUGA - Palestina Desak Belanda Mengakui Negara Palestina
Dalam sebuah pernyataan di blog resmi perusahaan, Presiden Microsoft Brad Smith mengumumkan bahwa perusahaan telah "menghentikan dan menghentikan serangkaian layanan untuk sebuah unit di bawah Kementerian Pertahanan Israel."
Tindakan ini diambil setelah laporan investigasi oleh The Guardian dan majalah Israel, +972, pada awal Agustus yang mengungkapkan bahwa unit intelijen militer Israel, Unit 8200, menggunakan teknologi komputasi awan Microsoft Azure untuk menyimpan jutaan panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Microsoft mengumumkan pada 15 Agustus bahwa mereka telah memulai peninjauan internal atas tuduhan tersebut.
Smith menekankan bahwa perusahaan tidak pernah menyediakan teknologi "untuk tujuan pengawasan massal terhadap publik" dan bahwa prinsip tersebut berlaku di seluruh dunia.
Lihat Juga :
