Benteng Kertas di Era Perang Siber? Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Satu Data Indonesia

JAKARTA - Di tengah lautan data pribadi masyarakat Indonesia yang telah berulang kali bocor dan diobral di pasar gelap, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akhirnya mengumumkan langkah terbarunya: membentuk sebuah "tim internal khusus" untuk mengawal program ambisius Satu Data Indonesia (SDI).

Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kualitas data nasional.

Namun, di hadapan krisis kepercayaan publik yang sudah di titik nadir akibat rentetan kebocoran data, mampukah sebuah tim internal menjadi jawaban? Atau ini sekadar langkah birokratis untuk menenangkan suasana?

Parade Kegagalan Masa Lalu

Publik tentu belum lupa dengan bocornya data jutaan peserta BPJS Kesehatan, data pemilih KPU, hingga data kependudukan dari Dukcapil.

Rentetan 'tsunami data' yang menimpa warga Indonesia ini menjadi latar belakang suram di balik pengumuman pembentukan tim baru yang terdiri dari lima jajaran direktur di Kemkomdigi.

Strukturnya sarat dengan nomenklatur 'strategi', 'kebijakan', dan 'pengendalian'—istilah-istilah birokratis yang memicu pertanyaan: apakah ini tim yang berisi para ahli teknis keamanan siber terbaik, atau sekadar komite koordinasi antar-pejabat?

Janji Perlindungan di Atas Puing-Puing Kepercayaan

Menteri Meutya Hafid memberikan jaminan bahwa tim ini akan bekerja untuk memperkuat kinerja SDI.

"Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma perlindungan data pribadi," kata Meutya dalam keterangan resminya.

Sebuah janji yang terdengar mulia, namun terasa hampa bagi jutaan warga yang NIK, nomor telepon, hingga alamat rumahnya sudah terlanjur tersebar luas. Menteri Meutya juga menyoroti masalah klasik dalam birokrasi Indonesia.

"Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial," ujarnya.

Ini secara tidak langsung mengakui bahwa salah satu kelemahan terbesar program ini adalah ego sektoral dan keengganan antar-lembaga untuk berkoordinasi—sebuah masalah yang sulit diselesaikan hanya dengan membentuk satu tim baru di satu kementerian.

Tentu saja, pembentukan tim khusus ini adalah langkah standar birokrasi, tapi bukan solusi teknis.

Masalah Indonesia bukan kurangnya tim, tapi kurangnya implementasi standar keamanan global, audit rutin independen, dan yang terpenting, akuntabilitas.

Selama ini, saat ada kebocoran besar, hampir tidak ada pejabat yang bertanggung jawab dan dihukum. Tanpa akuntabilitas yang tegas, seribu tim pun tidak akan efektif.

Pada akhirnya, niat pemerintah untuk mengamankan data patut didukung. Namun, publik tidak lagi butuh komite atau tim khusus yang baru.

Yang dibutuhkan adalah bukti nyata: sistem keamanan kelas dunia yang teruji dan pejabat yang siap bertanggung jawab saat gagal. Tanpa itu, 'tim khusus' ini hanya akan menjadi benteng kertas yang rapuh di tengah ganasnyaperangsiber.