Benteng Kertas di Era Perang Siber? Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Satu Data Indonesia
Sabtu, 23 Agustus 2025 - 09:00 WIB
loading...
Rentetan tsunami data yang menimpa warga Indonesia ini menjadi latar belakang suram di balik pengumuman pembentukan tim baru. Foto: ist
A
A
A
JAKARTA - Di tengah lautan data pribadi masyarakat Indonesia yang telah berulang kali bocor dan diobral di pasar gelap, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akhirnya mengumumkan langkah terbarunya: membentuk sebuah "tim internal khusus" untuk mengawal program ambisius Satu Data Indonesia (SDI).
Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kualitas data nasional.
Namun, di hadapan krisis kepercayaan publik yang sudah di titik nadir akibat rentetan kebocoran data, mampukah sebuah tim internal menjadi jawaban? Atau ini sekadar langkah birokratis untuk menenangkan suasana?
Rentetan 'tsunami data' yang menimpa warga Indonesia ini menjadi latar belakang suram di balik pengumuman pembentukan tim baru yang terdiri dari lima jajaran direktur di Kemkomdigi.
Strukturnya sarat dengan nomenklatur 'strategi', 'kebijakan', dan 'pengendalian'—istilah-istilah birokratis yang memicu pertanyaan: apakah ini tim yang berisi para ahli teknis keamanan siber terbaik, atau sekadar komite koordinasi antar-pejabat?
Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kualitas data nasional.
Namun, di hadapan krisis kepercayaan publik yang sudah di titik nadir akibat rentetan kebocoran data, mampukah sebuah tim internal menjadi jawaban? Atau ini sekadar langkah birokratis untuk menenangkan suasana?
Parade Kegagalan Masa Lalu
Publik tentu belum lupa dengan bocornya data jutaan peserta BPJS Kesehatan, data pemilih KPU, hingga data kependudukan dari Dukcapil.Rentetan 'tsunami data' yang menimpa warga Indonesia ini menjadi latar belakang suram di balik pengumuman pembentukan tim baru yang terdiri dari lima jajaran direktur di Kemkomdigi.
Strukturnya sarat dengan nomenklatur 'strategi', 'kebijakan', dan 'pengendalian'—istilah-istilah birokratis yang memicu pertanyaan: apakah ini tim yang berisi para ahli teknis keamanan siber terbaik, atau sekadar komite koordinasi antar-pejabat?
Lihat Juga :