Indonesia Sasaran Empuk Serangan Siber, Nyaris Tembus 6 Miliar Kasus
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 15:09 WIB
loading...
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema Keamanan Siber di Indonesia di Sespim Polri Lembang. Foto: Ferry Bangkit Rizki
A
A
A
BANDUNG - Indonesia menjadi sasaran empuk serangan siber . Tercatat sejak 2019 nyaris terjadi 6 miliar kasus. Diperlukan upaya nyata untuk mencegah kembali terjadinya serangan.
Faktanya, praktisi siber Teguh Aprianto menyebut Indonesia belum siap menghadapi serangan kejahatan siber . Berdasarkan data Periksadata.com, angka kasus kejahatan siber nyaris mencapai 6 miliar, tepatnya 5.909.691.104 kasus yang menyerang semua sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga layanan publik.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh usai menghadiri
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema 'Keamanan Siber di Indonesia' di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satu kejadian menonjol adalah serangan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS) yang mengekspose kelemahan infrastruktur keamanan siber di Indonesia terutama dalam hal proteksi data yang dikelola pemerintah.
"Kasus-kasus kebocoran data besar-besaran seperti PDNS menunjukkan bahwa masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang ada," kata Teguh.
Baca Juga: PENS Ciptakan Aplikasi Pendeteksi Serangan Siber
Menurut dia, kasus kebocoran data dan serangan siber besar-besaran menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum siap menghadapi serangan siber yang semakin canggih. Insiden-insiden ini, kata Teguh, merupakan fenomena puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar dan mendalam.
Ia mengatakan, kelemahan dalam kesadaran, investasi, regulasi dan penegakan hukum serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antar berbagai instansi menjadi penyebab
Indonesia sangat rentan terhadap serangan siber.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh.
Sementara soal serangan acak atau random, jumlahnya lebih besar lagi. Bahkan dalam sehari, bisa mencapai ratusan juga hingga miliaran serangan siber ke Indonesia.
"Kalau yang serangan acak ya gila-gilaan, tiap harinya ratusan juta miliaran bahkan. Untuk serangan-serangan random setiap harinya selalu ada," kata Teguh.
Baca Juga: Tangkal Serangan Siber, BSSN Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber
Untuk mengatasi masalah ini, Teguh menyarankan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber kepada kalangan pegawai. Di samping itu, mengalokasikan anggaran untuk investasi dalam teknologi keamanan serta mempercepat proses penyempurnaan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Selain itu penegakan hukum harus diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan membangun kerjasama internasional," ucapnya.
Teguh juga menggarisbawahi peran Polri dalam penanganan serangan siber terutama yang terjadi di dalam negeri. Menurut Teguh, dalam lima tahun terakhir, penegakan hukum Polri berkaitan dengan siber terlampau tumpul.
"Kalau Polri bagian penegakan hukumnya. Kita lihat lima tahun belakangan agak tumpul, belum ada penyelesaian kasusnya yang selesai. Mialnya kasus Bjorka itu bahkan beberapa lembaga digabung untuk kerjasama tapi enggak berhasil juga. Yang ditangkap malah penjual es krim," kata Teguh.
Ketua panitia, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, kejahatan siber sangat mengkhawatirkan sehingga pihaknya mengambil topik tersebut dalam seminar kali ini.
"Pencegahan, penanggulangan kejahatan serangan siber tidak bisa dilakukan parsial oleh kepolisian, TNI dan lembaga saja. Ini harus secara sinergi dan kolaborasi antara kementrian lembaga, TNI, Polri bahkan dengan masyarakat," ujarnya.
Faktanya, praktisi siber Teguh Aprianto menyebut Indonesia belum siap menghadapi serangan kejahatan siber . Berdasarkan data Periksadata.com, angka kasus kejahatan siber nyaris mencapai 6 miliar, tepatnya 5.909.691.104 kasus yang menyerang semua sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga layanan publik.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh usai menghadiri
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema 'Keamanan Siber di Indonesia' di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satu kejadian menonjol adalah serangan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS) yang mengekspose kelemahan infrastruktur keamanan siber di Indonesia terutama dalam hal proteksi data yang dikelola pemerintah.
"Kasus-kasus kebocoran data besar-besaran seperti PDNS menunjukkan bahwa masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang ada," kata Teguh.
Baca Juga: PENS Ciptakan Aplikasi Pendeteksi Serangan Siber
Menurut dia, kasus kebocoran data dan serangan siber besar-besaran menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum siap menghadapi serangan siber yang semakin canggih. Insiden-insiden ini, kata Teguh, merupakan fenomena puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar dan mendalam.
Ia mengatakan, kelemahan dalam kesadaran, investasi, regulasi dan penegakan hukum serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antar berbagai instansi menjadi penyebab
Indonesia sangat rentan terhadap serangan siber.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh.
Sementara soal serangan acak atau random, jumlahnya lebih besar lagi. Bahkan dalam sehari, bisa mencapai ratusan juga hingga miliaran serangan siber ke Indonesia.
"Kalau yang serangan acak ya gila-gilaan, tiap harinya ratusan juta miliaran bahkan. Untuk serangan-serangan random setiap harinya selalu ada," kata Teguh.
Baca Juga: Tangkal Serangan Siber, BSSN Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber
Untuk mengatasi masalah ini, Teguh menyarankan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber kepada kalangan pegawai. Di samping itu, mengalokasikan anggaran untuk investasi dalam teknologi keamanan serta mempercepat proses penyempurnaan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Selain itu penegakan hukum harus diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan membangun kerjasama internasional," ucapnya.
Teguh juga menggarisbawahi peran Polri dalam penanganan serangan siber terutama yang terjadi di dalam negeri. Menurut Teguh, dalam lima tahun terakhir, penegakan hukum Polri berkaitan dengan siber terlampau tumpul.
"Kalau Polri bagian penegakan hukumnya. Kita lihat lima tahun belakangan agak tumpul, belum ada penyelesaian kasusnya yang selesai. Mialnya kasus Bjorka itu bahkan beberapa lembaga digabung untuk kerjasama tapi enggak berhasil juga. Yang ditangkap malah penjual es krim," kata Teguh.
Ketua panitia, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, kejahatan siber sangat mengkhawatirkan sehingga pihaknya mengambil topik tersebut dalam seminar kali ini.
"Pencegahan, penanggulangan kejahatan serangan siber tidak bisa dilakukan parsial oleh kepolisian, TNI dan lembaga saja. Ini harus secara sinergi dan kolaborasi antara kementrian lembaga, TNI, Polri bahkan dengan masyarakat," ujarnya.
(msf)
Lihat Juga :
