Kosovo Larang Pejabatnya Pakai TikTok, Ini Alasannya
Minggu, 30 Juni 2024 - 07:05 WIB
loading...
TikTok dilarang di Kosovo. FOTI/ DAILY
A
A
A
BELGRADE - Kosovo pada hari Jumat melarang aplikasi TikTok untuk semua institusi pemerintahnya,.
BACA JUGA - Kosovo Ajukan Permohonan Keanggotaan Uni Eropa
Wakil Menteri Dalam Negeri Bardhyl Dobra mengatakan aplikasi tersebut dilarang untuk meningkatkan keamanan siber.
''Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan larangan pengunduhan, penggunaan, dan pengoperasian aplikasi jejaring sosial TikTok dan seluruh layanannya di seluruh jaringan komunikasi elektronik dan peralatan teknologi informasi yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga publik,'' kata Dobra seperti dilansir dari Anadolu Agency, Minggu (30/6/2024)
Ia juga mengatakan lembaga pemerintah harus menerapkan pembatasan teknis untuk menghentikan pengoperasian layanan TikTok.
Semua pejabat pemerintah juga bertanggung jawab untuk menghapus aplikasi dari perangkat resmi.
Keputusan ini sejalan dengan undang-undang keamanan siber Kosovo dan diterima dengan suara bulat oleh anggota Kabinet.
Keputusan ini diambil setelah Kosovo berkonsultasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, telah memberlakukan pembatasan serupa pada TikTok untuk perangkat pemerintah mereka karena kekhawatiran keamanan data.
Meskipun larangan ini hanya berlaku untuk institusi pemerintah, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mendorong larangan yang lebih luas di masa depan.
BACA JUGA - Kosovo Ajukan Permohonan Keanggotaan Uni Eropa
Wakil Menteri Dalam Negeri Bardhyl Dobra mengatakan aplikasi tersebut dilarang untuk meningkatkan keamanan siber.
''Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan larangan pengunduhan, penggunaan, dan pengoperasian aplikasi jejaring sosial TikTok dan seluruh layanannya di seluruh jaringan komunikasi elektronik dan peralatan teknologi informasi yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga publik,'' kata Dobra seperti dilansir dari Anadolu Agency, Minggu (30/6/2024)
Ia juga mengatakan lembaga pemerintah harus menerapkan pembatasan teknis untuk menghentikan pengoperasian layanan TikTok.
Semua pejabat pemerintah juga bertanggung jawab untuk menghapus aplikasi dari perangkat resmi.
Keputusan ini sejalan dengan undang-undang keamanan siber Kosovo dan diterima dengan suara bulat oleh anggota Kabinet.
Keputusan ini diambil setelah Kosovo berkonsultasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, telah memberlakukan pembatasan serupa pada TikTok untuk perangkat pemerintah mereka karena kekhawatiran keamanan data.
Meskipun larangan ini hanya berlaku untuk institusi pemerintah, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mendorong larangan yang lebih luas di masa depan.
(wbs)
Lihat Juga :
