Pegiat Buka-Bukaan Soal Pendaftaran Aksara Daerah ke Lembaga Internet Dunia
Rabu, 16 Desember 2020 - 13:05 WIB
“Karena surat tak berbalas, pada tanggal 22 Juni 2020 kami dan perwakilan PANDI berkunjung Disparbud Jawa Barat. Namun, belum ada tindak lanjut yang diharapkan. Pada bulan kemarin pun PANDI mengirim lagi surat, tetapi masih belum ada kabar baik,” terang Ilham.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa mereka tidak mengharapkan dukungan materi dari pemerintah, melainkan surat dukungan sesuai format. “Pengurus PANDI sering berkunjung ke Bandung untuk mengupayakan ini, meluangkan waktu dan anggaran, tapi program dengan aksara Sunda seolah jalan di tempat. Kami bersama Ilham Nurwansah yang ikut membantu menyiapkan ini dan itu, rasanya malu jika menyaksikan antusiasme dari provinsi lain. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, selain sudah menyelesaikan kegiatan lomba, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Mereka beberapa kali beraudiensi dengan PANDI dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Mungkin Bapak (Gubernur) pernah menyaksikan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Selebrasi Digitalisasi Aksara Jawa, seperti itulah sambutan mereka terhadap indentitas budayanya,” ungkap Dadan dalam keterangan persnya.
Di tempat terpisah di Jakarta, Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha PANDI, selaku koordinator penggalangan kerjasama dengan komunitas pegiat aksara daerah dari lembaga swasta, lembaga akademik maupun lembaga pemerintahan mengungkapkan minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.
“Dalam perjalanannya, kami harus menerima kenyataan pahit bahwa proposal IDN aksara Jawa yang telah diajukan ke ICANN, sedang mengalami proses verifikasi yang cukup panjang dan agak melelahkan. Tentunya ini imbas dari belum adanya kebijakan perundangan negara yang menyebut aksara jawa sebagai bahasa yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat indonesia, jadi negara memang cenderung masih acuh terhadap budaya aksaranya sendiri, sehingga tidak terlalu memedulikan pelestarian aksara di tatanan dunia,” tutup Heru.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa mereka tidak mengharapkan dukungan materi dari pemerintah, melainkan surat dukungan sesuai format. “Pengurus PANDI sering berkunjung ke Bandung untuk mengupayakan ini, meluangkan waktu dan anggaran, tapi program dengan aksara Sunda seolah jalan di tempat. Kami bersama Ilham Nurwansah yang ikut membantu menyiapkan ini dan itu, rasanya malu jika menyaksikan antusiasme dari provinsi lain. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, selain sudah menyelesaikan kegiatan lomba, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Mereka beberapa kali beraudiensi dengan PANDI dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Mungkin Bapak (Gubernur) pernah menyaksikan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Selebrasi Digitalisasi Aksara Jawa, seperti itulah sambutan mereka terhadap indentitas budayanya,” ungkap Dadan dalam keterangan persnya.
Di tempat terpisah di Jakarta, Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha PANDI, selaku koordinator penggalangan kerjasama dengan komunitas pegiat aksara daerah dari lembaga swasta, lembaga akademik maupun lembaga pemerintahan mengungkapkan minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.
“Dalam perjalanannya, kami harus menerima kenyataan pahit bahwa proposal IDN aksara Jawa yang telah diajukan ke ICANN, sedang mengalami proses verifikasi yang cukup panjang dan agak melelahkan. Tentunya ini imbas dari belum adanya kebijakan perundangan negara yang menyebut aksara jawa sebagai bahasa yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat indonesia, jadi negara memang cenderung masih acuh terhadap budaya aksaranya sendiri, sehingga tidak terlalu memedulikan pelestarian aksara di tatanan dunia,” tutup Heru.
(wbs)
Lihat Juga :