Indonesia Sasaran Empuk Serangan Siber, Nyaris Tembus 6 Miliar Kasus
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 15:09 WIB
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema Keamanan Siber di Indonesia di Sespim Polri Lembang. Foto: Ferry Bangkit Rizki
BANDUNG - Indonesia menjadi sasaran empuk serangan siber . Tercatat sejak 2019 nyaris terjadi 6 miliar kasus. Diperlukan upaya nyata untuk mencegah kembali terjadinya serangan.
Faktanya, praktisi siber Teguh Aprianto menyebut Indonesia belum siap menghadapi serangan kejahatan siber . Berdasarkan data Periksadata.com, angka kasus kejahatan siber nyaris mencapai 6 miliar, tepatnya 5.909.691.104 kasus yang menyerang semua sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga layanan publik.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh usai menghadiri
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema 'Keamanan Siber di Indonesia' di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satu kejadian menonjol adalah serangan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS) yang mengekspose kelemahan infrastruktur keamanan siber di Indonesia terutama dalam hal proteksi data yang dikelola pemerintah.
"Kasus-kasus kebocoran data besar-besaran seperti PDNS menunjukkan bahwa masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang ada," kata Teguh.
Faktanya, praktisi siber Teguh Aprianto menyebut Indonesia belum siap menghadapi serangan kejahatan siber . Berdasarkan data Periksadata.com, angka kasus kejahatan siber nyaris mencapai 6 miliar, tepatnya 5.909.691.104 kasus yang menyerang semua sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga layanan publik.
"Masih banyak kelemahan dan kerentanan yang belum terlihat di permukaan dan perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian yang lebih besar," kata Teguh usai menghadiri
Seminar Sekolah Sespimti Dikreg ke-33 bertema 'Keamanan Siber di Indonesia' di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satu kejadian menonjol adalah serangan terhadap pusat data nasional sementara (PDNS) yang mengekspose kelemahan infrastruktur keamanan siber di Indonesia terutama dalam hal proteksi data yang dikelola pemerintah.
"Kasus-kasus kebocoran data besar-besaran seperti PDNS menunjukkan bahwa masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang ada," kata Teguh.
Lihat Juga :