Trump Beri Waktu ByteDance 90 Hari untuk Jual Aset TikTok di AS
Senin, 17 Agustus 2020 - 09:54 WIB
Untuk menunjukkan kepada Anda seberapa besar ketergantungan orang China pada WeChat, sebuah survei terbaru di Weibo menanyakan kepada 1,2 juta orang apakah mereka akan menyerahkan WeChat atau iPhone mereka jika terpaksa memilih satu. Ada 95% dari mereka yang disurvei mengatakan lebih suka menyerahkan iPhone-nya.
Dengan 20% penjualan iPhone global berasal dari China, melarang WeChat dari App Store dapat menjadi bumerang bagi Apple sambil mempromosikan penjualan Huawei. Ini akan menjadi kebalikan dari apa yang ingin dilihat oleh presiden.
Bagi publik AS yang bertanya apakah presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah eksekutif ini, Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan, merujuk media pada UU Tahun 1977 yang memungkinkan presiden untuk mengatur perdagangan antarnegara bagian untuk melindungi negara dari peristiwa yang tidak biasa.
McEnany menunjukkan Pemerintah China dapat mengumpulkan data pribadi dari pengguna aplikasi AS seperti TikTok dan WeChat. "Pemerintah berkomitmen untuk melindungi rakyat Amerika dari semua ancaman dunia maya dan aplikasi ini mengumpulkan sejumlah besar data pribadi pengguna," kilahnya.
TikTok menanggapi hal ini dengan mengatakan, mereka menghabiskan satu tahun penuh untuk mencoba berbicara dengan Pemerintah AS dengan itikad baik. "Yang kami temui adalah bahwa Administrasi tidak memperhatikan fakta, mendiktekan persyaratan perjanjian tanpa melalui proses hukum standar, dan mencoba memasukkan dirinya ke dalam negosiasi antara bisnis swasta," sesal mereka. (Baca juga: Ini Pesan Gubernur DKI pada Upacara Peringatan HUT RI di Balai Kota )
Lihat Juga: Para Miliarder Yahudi Pro-Israel Berkomplot Menindak Aksi Mahasiswa Bela Palestina di AS
Dengan 20% penjualan iPhone global berasal dari China, melarang WeChat dari App Store dapat menjadi bumerang bagi Apple sambil mempromosikan penjualan Huawei. Ini akan menjadi kebalikan dari apa yang ingin dilihat oleh presiden.
Bagi publik AS yang bertanya apakah presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah eksekutif ini, Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan, merujuk media pada UU Tahun 1977 yang memungkinkan presiden untuk mengatur perdagangan antarnegara bagian untuk melindungi negara dari peristiwa yang tidak biasa.
McEnany menunjukkan Pemerintah China dapat mengumpulkan data pribadi dari pengguna aplikasi AS seperti TikTok dan WeChat. "Pemerintah berkomitmen untuk melindungi rakyat Amerika dari semua ancaman dunia maya dan aplikasi ini mengumpulkan sejumlah besar data pribadi pengguna," kilahnya.
TikTok menanggapi hal ini dengan mengatakan, mereka menghabiskan satu tahun penuh untuk mencoba berbicara dengan Pemerintah AS dengan itikad baik. "Yang kami temui adalah bahwa Administrasi tidak memperhatikan fakta, mendiktekan persyaratan perjanjian tanpa melalui proses hukum standar, dan mencoba memasukkan dirinya ke dalam negosiasi antara bisnis swasta," sesal mereka. (Baca juga: Ini Pesan Gubernur DKI pada Upacara Peringatan HUT RI di Balai Kota )
Lihat Juga: Para Miliarder Yahudi Pro-Israel Berkomplot Menindak Aksi Mahasiswa Bela Palestina di AS
(iqb)
tulis komentar anda