Telkomsigma Ingin Jadi Penguasa Data Center

Sabtu, 04 April 2015 - 19:21 WIB
Telkomsigma Ingin Jadi Penguasa Data Center
Telkomsigma Ingin Jadi Penguasa Data Center
A A A
JAKARTA - PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) ingin menjadi penguasa bisnis data center di Indonesia. Saat ini anak perusahaan Telkom tersebut memiliki solusi andalan Always On, yang memungkinkan data center memiliki kemampuan setara tier 4.

Always On bekerja dengan dua data center yang sama-sama aktif, salah satunya berfungsi sebagai Disaster Recovery (DR). Sehingga jika satu sistem mati, maka otomatis akan di-handle oleh sistem yang lain.

Solusi Always On itu ditopang oleh data center Telkomsigma yang berada di Serpong, Sentul, dan Surabaya dengan kapasitas total 60 ribu-65 ribu meter persegi.

CEO Telkomsigma Judi Achmadi berharap tahun ini pihaknya bisa meningkatkan kapasitas data center menjadi 100 ribu meter persegi. ”Jika hal itu tercapai, maka Telkomsigma sudah menguasai 50% dari total market share bisnis data center di Indonesia,” ungkapnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan target 100 ribu meter persegi itu, Telkomsigma telah mengalokasikan belanja modal (capex) sejak beberapa tahun silam dengan nilai total Rp1 triliun. Hingga tahun lalu, sudah Rp600 miliar dari dana tersebut yang digunakan.

Karena itu, bukan tanpa alasan Telkomsigma menargetkan kontribusi pendapatan di bisnis data center tahun ini meningkat menjadi 40-45% dari hanya 35% tahun lalu. Judi optimistis karena pemerintah juga mulai mendorong pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang salah satunya mewajibkan perusahaan menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.

”Beberapa bank besar sudah mulai masuk. Mereka bisa langsung mengambil data center yang luasnya 1000 meter persegi,” katanya.

Kedepannya, Judi juga berharap bisa asosiasi data center di Indonesia. ”Karena penting sekali untuk negara. Banyak perusahaan luar yang bertanya tentang kemampuan kita, apakah bisa mengelola IT dengan taraf global,” katanya. ”Selain itu, data juga harus ada di Indonesia karena masalah kedaulatan,” paparnya.
(dyt)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0387 seconds (0.1#10.140)