Badan Cyber Nasional Harus Segera Dibentuk
Senin, 16 Maret 2015 - 22:30 WIB
Badan Cyber Nasional Harus Segera Dibentuk
A
A
A
JAKARTA - Terkait dengan berbahayanya aksi penyadapan dan pencurian data (intercept), pemerintah diminta segera membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Serangan cyber (cyber attack) sudah dikategorikan sebagai peperangan politik di masa kini.
Staf Ahli Panglima TNI bidang C4IST (command, control, communication, computers, intelligence, survellance & reconaisence), Yono Reksoprodjo mengemukakan, aksi mereka telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan-ketahanan, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta integrasi negara.
“Sebagian memang kurang memahami esensi ranah cyber. Karena ini tidak terlihat, bukan komputernya melainkan isi dan datanya, ini yang perlu diprotek. Tidak cukup dengan mamasang alat-alat bagus, tapi data bocor. Ini yang perlu dipahami,” ujar Yono, dalam seminar "Membangun Kedulatan Cyber Nasional dalam Kancah Global" yang digelar Ikatan Alumni Lemhanas angkatan 49 (Ikal) di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, BCN akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap cyberspace. Badan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di Tanah Air. (Baca: Indonesia Darurat Penyadapan)
Saat ditanya, siapa yang pantas untuk menjadi penanggungjawab BCN? Yono mengatakan tanggung jawab berada di Kepala Negara. Adapun isinya dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, BAIS, dan lembaga-lembaga terkait. “Ini tidak akan terjadi pengambilalihan wewenang, karena urusan cyber ini harus punya banyak tangan, dengan koordinasi kepala negara,” jelasnya.
Pembentukan BCN, lanjut Yono, semakin cepat makin baik, karena persiapannya butuh waktu panjang, seperti adanya simulasi dan pelatihan. Karena pembentukan BCN bukan semata adanya SK kemudian berdiri. Lembaga ini harus dipersiapkan secara terstruktur, agar semua tahu bagaimana mekanisme kerjanya. (Baca: Sistem Teknologi Informasi Indonesia Tidak Aman)
“Yang berada di BCN ini harus dilatih, diadakan simulasi dan uji kesiapan. Serangan cyber ini beda dengan perang konvensional, yang rumusnya satu musuh diserang dengan satu pasukan. Ini cukup dilawan satu orang,” katanya.
Menkopolhukam Tedjo Edhi P mengakui melalui cyber attack, lawan dapat menciptakan dampak kerusakan yang masif, seperti melumpuhkan infrastruktur industri keuangan dan pasar modal, fasilitas pelayanan umum, serta transportasi publik. Inilah alasan internet sebagai senjata efektif. Karena memiliki konsekuensi biaya dan korban jiwa lebih rendah, dibanding peperangan konvensional.
Menkopolhukam memprediksi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi hal lebih buruk di masa cyberspace, seperti pencurian dan penghancuran data, penyerangan terhadap sistem data cloud, target link terlemah dalam rantai data exchange, memanfaatkan kelemahan dari sistem pertahanan cyber. Sehingga, penting adanya keamanan informasi maupun ketahanan cyber. (Baca: Ratusan Ribu Komputer Indonesia Terinfeksi)
"Kemenkopolhukam telah membentuk desk ketahanan nasional keamanan informasi cyber nasional (DK2ICN). Hal ini merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan pola berpikir out of the box untuk mengelola sistem dan manajemen koordinasi ketahanan, serta keamanan informasi di ruang cyber secara integratif," tandasnya.
Staf Ahli Panglima TNI bidang C4IST (command, control, communication, computers, intelligence, survellance & reconaisence), Yono Reksoprodjo mengemukakan, aksi mereka telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan-ketahanan, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta integrasi negara.
“Sebagian memang kurang memahami esensi ranah cyber. Karena ini tidak terlihat, bukan komputernya melainkan isi dan datanya, ini yang perlu diprotek. Tidak cukup dengan mamasang alat-alat bagus, tapi data bocor. Ini yang perlu dipahami,” ujar Yono, dalam seminar "Membangun Kedulatan Cyber Nasional dalam Kancah Global" yang digelar Ikatan Alumni Lemhanas angkatan 49 (Ikal) di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, BCN akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap cyberspace. Badan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di Tanah Air. (Baca: Indonesia Darurat Penyadapan)
Saat ditanya, siapa yang pantas untuk menjadi penanggungjawab BCN? Yono mengatakan tanggung jawab berada di Kepala Negara. Adapun isinya dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, BAIS, dan lembaga-lembaga terkait. “Ini tidak akan terjadi pengambilalihan wewenang, karena urusan cyber ini harus punya banyak tangan, dengan koordinasi kepala negara,” jelasnya.
Pembentukan BCN, lanjut Yono, semakin cepat makin baik, karena persiapannya butuh waktu panjang, seperti adanya simulasi dan pelatihan. Karena pembentukan BCN bukan semata adanya SK kemudian berdiri. Lembaga ini harus dipersiapkan secara terstruktur, agar semua tahu bagaimana mekanisme kerjanya. (Baca: Sistem Teknologi Informasi Indonesia Tidak Aman)
“Yang berada di BCN ini harus dilatih, diadakan simulasi dan uji kesiapan. Serangan cyber ini beda dengan perang konvensional, yang rumusnya satu musuh diserang dengan satu pasukan. Ini cukup dilawan satu orang,” katanya.
Menkopolhukam Tedjo Edhi P mengakui melalui cyber attack, lawan dapat menciptakan dampak kerusakan yang masif, seperti melumpuhkan infrastruktur industri keuangan dan pasar modal, fasilitas pelayanan umum, serta transportasi publik. Inilah alasan internet sebagai senjata efektif. Karena memiliki konsekuensi biaya dan korban jiwa lebih rendah, dibanding peperangan konvensional.
Menkopolhukam memprediksi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi hal lebih buruk di masa cyberspace, seperti pencurian dan penghancuran data, penyerangan terhadap sistem data cloud, target link terlemah dalam rantai data exchange, memanfaatkan kelemahan dari sistem pertahanan cyber. Sehingga, penting adanya keamanan informasi maupun ketahanan cyber. (Baca: Ratusan Ribu Komputer Indonesia Terinfeksi)
"Kemenkopolhukam telah membentuk desk ketahanan nasional keamanan informasi cyber nasional (DK2ICN). Hal ini merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan pola berpikir out of the box untuk mengelola sistem dan manajemen koordinasi ketahanan, serta keamanan informasi di ruang cyber secara integratif," tandasnya.
(dmd)
