Indovision: Atasi Operator TV Ilegal Pemerintah Didesak Tegas
Kamis, 18 Desember 2014 - 17:23 WIB
Indovision: Atasi Operator TV Ilegal Pemerintah Didesak Tegas
A
A
A
JAKARTA - Maraknya tindak operator TV ilegal di Indonesia, Indovision mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasinya.
"Kami meminta pemerintah memayungi para operator lokal untuk apply RK," tegas Wakil Direktur Utama Indovision, Handhi S. Kentjono dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dalam hal ini, Indovision menjadi salah satu korban dari tindakan operator TV ilegal tersebut. "Faktanya orang yang sudah terbiasa kasarnya saja ya mencuri, nyolong, itu dikasih harga murah. Pasti enggak puas mereka kembali kebiasaan lama mereka akan mencuri lagi," ujarnya.
Handhi menambahkan, bisa dibayangkan jika TV ilegal tumbuh subur, secara otomatis dapat membuat perusahaan yang legal menjadi ambruk, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
"Faktanya jelas, bahwa semua penindakan yang kita bawa ke pengadilan sudah terbukti tindakannya. Delapan di antaranya pidana, 12 di antaranya masih dalam proses," jelasnya.
Jika dilihat dari sisi ekonomi pun, Handhi menilai hukuman tidak setimpal antara efek jera yang diberikan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
"Kami meminta pemerintah memayungi para operator lokal untuk apply RK," tegas Wakil Direktur Utama Indovision, Handhi S. Kentjono dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dalam hal ini, Indovision menjadi salah satu korban dari tindakan operator TV ilegal tersebut. "Faktanya orang yang sudah terbiasa kasarnya saja ya mencuri, nyolong, itu dikasih harga murah. Pasti enggak puas mereka kembali kebiasaan lama mereka akan mencuri lagi," ujarnya.
Handhi menambahkan, bisa dibayangkan jika TV ilegal tumbuh subur, secara otomatis dapat membuat perusahaan yang legal menjadi ambruk, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
"Faktanya jelas, bahwa semua penindakan yang kita bawa ke pengadilan sudah terbukti tindakannya. Delapan di antaranya pidana, 12 di antaranya masih dalam proses," jelasnya.
Jika dilihat dari sisi ekonomi pun, Handhi menilai hukuman tidak setimpal antara efek jera yang diberikan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
(dyt)
