HT: Pemerintah Harus Punya Aturan Jelas Soal Tayangan TV
HT: Pemerintah Harus Punya Aturan Jelas Soal Tayangan TV
A
A
A
BANDUNG - Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, program acara di media elektronik pun kian beragam, namun CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta pemerintah membuat aturan yang jelas.
Sebagai penikmat acara, tentu masyarakat mempunyai selera berbeda. Namun bagi orang tua yang masih mempunyai anak di bawah umur, hal ini menjadi kekhawatiran tersediri.
Pria yang akrab disapa HT ini berharap, pemerintah bisa membuat aturan yang tegas, mengenai program acara di televisi maupun radio dan online. Dia juga menuturkan, andai saja dirinya menjadi pemerintah, dia akan membuat do and don't program acara media elektronik, lengkap dengan sanksinya.
“Kalau saya pemerintah, saya akan tegas tanpa kecuali, akan membuat buat do and don't, yang melanggar harus kena sanksi. Tapi harus jelas, jangan satu sisi diatur, yang lain tidak diatur. Belanja iklan pun diatur, soal sinetron, harus ada aturannya juga, jangan sampai di televisi dilarang, tapi kemudian muncul di online, pasti semuanya nonton di online-kan,” paparnya di Telkom University, Bandung, Kamis (11/12/2014).
Meskipun begitu, HT meminta masyarakat untuk lebih realistis untuk konten acara. “Sekarang begini, realistis saja, misalkan RCTI mengganti semua program acara menjadi acara pendidikan selama 24 jam, apakah kalian (mahasiswa) akan menontonnya? Pasti mengganti channel kan? Jadi harus ada aturan yang jelas, program seperti apa,” paparnya.
Sementara itu, mengomentari pertanyaan seorang mahasiswa dalam seminar soal keberpihakan media pada pemerintahan, HT mengungkapkan jika media harus menjadi bersifat netral. “Media lebih cenderung pro dan kontra, tapi harus profesional. Jadi mitra pemerintah, kalau dirasakan tidak maksimal, kita boleh kritik, kalau sudah bagus, kita dorong,” ucapnya.
Dia menambahkan, peran media sangat penting dan memberikan banyak nilai positif di era globalisasi ini. “Karena dengan media, apapun bisa disalurkan. Artinya, bisa menjadi jalan keluar atau opini jalur alternatif. Kita harus bersemangat dan mendorong apa yang dijalankan dengan baik,” tandasnya.
Sebagai penikmat acara, tentu masyarakat mempunyai selera berbeda. Namun bagi orang tua yang masih mempunyai anak di bawah umur, hal ini menjadi kekhawatiran tersediri.
Pria yang akrab disapa HT ini berharap, pemerintah bisa membuat aturan yang tegas, mengenai program acara di televisi maupun radio dan online. Dia juga menuturkan, andai saja dirinya menjadi pemerintah, dia akan membuat do and don't program acara media elektronik, lengkap dengan sanksinya.
“Kalau saya pemerintah, saya akan tegas tanpa kecuali, akan membuat buat do and don't, yang melanggar harus kena sanksi. Tapi harus jelas, jangan satu sisi diatur, yang lain tidak diatur. Belanja iklan pun diatur, soal sinetron, harus ada aturannya juga, jangan sampai di televisi dilarang, tapi kemudian muncul di online, pasti semuanya nonton di online-kan,” paparnya di Telkom University, Bandung, Kamis (11/12/2014).
Meskipun begitu, HT meminta masyarakat untuk lebih realistis untuk konten acara. “Sekarang begini, realistis saja, misalkan RCTI mengganti semua program acara menjadi acara pendidikan selama 24 jam, apakah kalian (mahasiswa) akan menontonnya? Pasti mengganti channel kan? Jadi harus ada aturan yang jelas, program seperti apa,” paparnya.
Sementara itu, mengomentari pertanyaan seorang mahasiswa dalam seminar soal keberpihakan media pada pemerintahan, HT mengungkapkan jika media harus menjadi bersifat netral. “Media lebih cenderung pro dan kontra, tapi harus profesional. Jadi mitra pemerintah, kalau dirasakan tidak maksimal, kita boleh kritik, kalau sudah bagus, kita dorong,” ucapnya.
Dia menambahkan, peran media sangat penting dan memberikan banyak nilai positif di era globalisasi ini. “Karena dengan media, apapun bisa disalurkan. Artinya, bisa menjadi jalan keluar atau opini jalur alternatif. Kita harus bersemangat dan mendorong apa yang dijalankan dengan baik,” tandasnya.
(dyt)
Explore More