Pandemi Corona Tak Membuat Pemberlakuan Validasi IMEI Ditunda

Rabu, 18 Maret 2020 - 15:01 WIB
Pandemi Corona Tak Membuat...
Pandemi Corona Tak Membuat Pemberlakuan Validasi IMEI Ditunda
A A A
JAKARTA - Di tengah pandemi corona Covid-19 di Indonesia aturan mengenai blokir ponsel black market via International Mobile Equipment Identification (IMEI) dipastikan akan terus berjalan tepat waktu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada wacana penundaan aturan validasi IMEI.

"Sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksaaan validasi IMEI. Tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020. Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada penundaan waktu. Jika kami tunda maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen,” kata Janu melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Hal ini sekaligus menjawab rumor tentang adanya wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena Covid-19.

Janu memaparkan penerapan kebijakan validasi IMEI mendatang, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler.

Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan WiFi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI.

Menurutnya yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT (handphone pintar, komputer jinjing, dan tablet).

Perangkat HKT yang sebelum tanggal 18 April 2020 sudah pernah digunakan, walaupun itu barang BM atau selundupan, tetap dapat digunakan karena peraturan ini tidak berlaku surut.

HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan operator terhubung ke C (central) EIR di Kementeraian Perindustrian.

Begitu diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, operator langsung memblokirnya, karena skema yang digunakan adalah whitelist yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler.

"Maka dari itu, pembeli ponsel pintar, komputer atau tablet sebaiknya mengecek nomor IMEI-nya sebelum diaktifkan. Kalau tidak bisa 'on' berarti ponselnya BM,” ujar Janu.

Selain Indonesia, yang menggunakan skema wahitelist adalah pemerintah India, Australia, Mesir, dan Turki. Sementara lainnya menggunakan skema blacklist yang perlu waktu agak panjang untuk pengguna tahu ponselnya BM atau resmi.
(wbs)
Berita Terkait
Virus Corona di Italia...
Virus Corona di Italia Terus Menyebar
Langgar Aturan Lockdown,...
Langgar Aturan Lockdown, Penasihat Pemerintah Inggris Mengundurkan Diri
Kemenkes Umumkan Covid-19...
Kemenkes Umumkan Covid-19 Varian Baru Masuk Indonesia
Sengkarut Menaklukkan...
Sengkarut Menaklukkan Wabah Virus Korona
Covid-19 di DKI Jakarta...
Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat, Iklim Pancaroba jadi Salah Satu Penyebabnya
Langgar Aturan, 4 Tempat...
Langgar Aturan, 4 Tempat Usaha dan Hiburan Malam Ditertibkan
Berita Terkini
ChatGPT Rebut Popularitas...
ChatGPT Rebut Popularitas Karier Prom Engineer
2 jam yang lalu
Susah Sinyal saat Konser?...
Susah Sinyal saat Konser? Wujudkan Koneksi Internet Lancar dengan Hypernet Technologies
3 jam yang lalu
AI Bisa Antisipasi Kecurangan...
AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
6 jam yang lalu
Google Bayar Rp11 Miliar...
Google Bayar Rp11 Miliar Per Bulan untuk Mengamankan CEO Sundar Pichai
8 jam yang lalu
Lebih Akurat dan Efisien,...
Lebih Akurat dan Efisien, SNDWAY Dorong Penggunaan Pengukuran Digital
8 jam yang lalu
Ngeri! AI Jahat Skynet...
Ngeri! AI Jahat Skynet di Film Terminator yang Menguasai Manusia bisa Jadi Kenyataan 10 Tahun Lagi!
8 jam yang lalu
Infografis
3 Penyebab Para Jenderal...
3 Penyebab Para Jenderal Israel Sudah Tak Ingin Serang Gaza
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved