Pemerintah AS Makin Represif, Huawei Melawan Lewat Meja Hijau
Sabtu, 07 Desember 2019 - 13:00 WIB
Pemerintah AS Makin Represif, Huawei Melawan Lewat Meja Hijau
A
A
A
SHENZHEN - Huawei melawan! Ya, perusahaan manufaktur raksasa asal China itu memutuskan kembali melakukan perlawanan terhadap semakin ketatnya sanksi yang diberlakukan kepada mereka.
Huawei kemarin memutuskan membawa permasalahannya dengan Federal Communications Commission (FCC) AS ke meja hijau. Mereka juga memohon kepada pengadilan untuk membatalkan aturan FCC tertanggal 22 November, karena aturan tersebut dinilai cacat hukum.
Di dalam maklumat tersebut, FCC menerbitkan larangan yang tendensius bagi perusahaan-perusahaan carrier yang berada di kawasan rural Amerika untuk memanfaatkan Universal Service Fund (USF) untuk pembelian perangkat yang diproduksi oleh Huawei.
Dalam gugatan yang dilayangkan melalui United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, Huawei mengajukan permohonan pembatalan maklumat FCC tersebut. Alasannya FCC gagal untuk menawarkan perlindungan berdasarkan prosedur yang sepatutnya sehubungan dengan tuduhan Huawei merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS.
Huawei memandang keputusan sewenang-wenang FCC terhadap Huawei sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan tanpa bukti sama sekali. Tindakan mereka juga dianggap telah melanggar Konstitusi AS, Administrative Procedure Act, serta aturan-aturan hukum lainnya.
“Melarang perusahaan, seperti Huawei, hanya lantaran perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok tak lantas akan menyelesaikan masalah keamanan di suatu negara,” kata Chief Legal Officer Song Liuping di sebuah konferensi pers.
Kepala FCC, Ajit Pai, bersama sejumlah komisioner di lembaga FCC tersebut tak mampu memberikan bukti-bukti atas klaim mereka bahwa Huawei menebar ancaman keamanan bagi negara. Mereka bahkan tak peduli dengan fakta-fakta dan keberatan yang diajukan oleh Huawei serta sejumlah perusahaan carrier di wilayah rural Amerika saat aturan tersebut diajukan oleh FCC pada Maret 2018 lalu.
“Huawei juga mengemukakan 21 poin tanggapan yang memberikan alasan terperinci mengapa maklumat pelarangan dari FCC tersebut akan merugikan masyarakat serta keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan-kawasan rural Amerika. Namun semua itu tidak diindahkan oleh FCC,” kata Song.
Lebih lanjut dijelaskan, perusahaan-perusahaan carrier di kawasan rural Amerika seperti di kota-kota kecil -Montana, Kentucky, dan kawasan pertanian di Wyoming- memilih tetap bekerja sama dengan Huawei. "Ini dikarenakan kualitas dan integritas yang telah ditunjukkan Huawei melalui perangkat-perangkat yang kami produksi. Tidak sepantasnya FCC malah menggagalkan upaya pemerintah setempat dalam membangun konektivitas bagi seluruh masyarakat di kawasan rural Amerika,” katanya.
Sementara itu, Glen Nager, kuasa hukum Huawei, mengatakan, FCC menerapkan aturan tanpa dasar, yang menurut mereka dibuat tanpa menimbang hal lain kecuali bahwa ini melulu hanya soal Huawei dan satu perusahaan dari China lainnya.
Nager juga mengatakan keputusan yang dibuat oleh FCC tersebut tidak dalam kewenangan kelembagaan. Dia beralasan, FCC tidak punya wewenang untuk membuat penilaian-penilaian menyangkut keamanan nasional, terlebih lagi mengekang pemanfaatan dana USF atas dasar penilaian yang berada di luar wilayah kewenangan mereka.
“Jelas bahwa komisi tersebut tidak punya wewenang atau bahkan keahlian menyangkut keamanan nasional,” kritiknya.
Menurutnya, tuduhan FCC bahwa Huawei menebar ancaman bagi keamanan bangsa jelas tanpa dasar, baik secara legal maupun faktual. “Cap buruk yang mereka tempakan kepada Huawei tersebut didasarkan atas kesalahpahaman mereka yang fatal terhadap hukum di China, juga atas tuduhan-tuduhan kosong tanpa bukti terhadap Huawei. Jelas ini merupakan tuduhan prematur yang sejatinya tak pantas untuk dilakukan,” lanjutnya.
Karl Song, Vice President Corporate Communications Department, Huawei menambahkan, aturan yang dibuat oleh FCC tersebut justru dapat mengancam kesinambungan upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan kontektivitas di wilayah rural Amerika. Wilayah ini memang sangat bergantung pada dukungan perangkat dari Huawei, karena vendor yang lain menolak untuk mengembangkan bisnis hingga ke wilayah-wilayah yang begitu terpencil atau memiliki kontur geografis yang begitu sulit untuk dijangkau, atau daerah yang jarang penduduk seperti itu.
Menurut dia, pelarangan kepada Huawei dan rencana mereka hendak menerapkan strategi “rip-and-replace” justru malah akan berbuah pemborosan biaya ratusan juta dolar. Imbasnya membawa perusahaan-perusahaan carrier berskala kecil di Amerika menuju ke jurang kebangkrutan.
Huawei kemarin memutuskan membawa permasalahannya dengan Federal Communications Commission (FCC) AS ke meja hijau. Mereka juga memohon kepada pengadilan untuk membatalkan aturan FCC tertanggal 22 November, karena aturan tersebut dinilai cacat hukum.
Di dalam maklumat tersebut, FCC menerbitkan larangan yang tendensius bagi perusahaan-perusahaan carrier yang berada di kawasan rural Amerika untuk memanfaatkan Universal Service Fund (USF) untuk pembelian perangkat yang diproduksi oleh Huawei.
Dalam gugatan yang dilayangkan melalui United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, Huawei mengajukan permohonan pembatalan maklumat FCC tersebut. Alasannya FCC gagal untuk menawarkan perlindungan berdasarkan prosedur yang sepatutnya sehubungan dengan tuduhan Huawei merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS.
Huawei memandang keputusan sewenang-wenang FCC terhadap Huawei sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan tanpa bukti sama sekali. Tindakan mereka juga dianggap telah melanggar Konstitusi AS, Administrative Procedure Act, serta aturan-aturan hukum lainnya.
“Melarang perusahaan, seperti Huawei, hanya lantaran perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok tak lantas akan menyelesaikan masalah keamanan di suatu negara,” kata Chief Legal Officer Song Liuping di sebuah konferensi pers.
Kepala FCC, Ajit Pai, bersama sejumlah komisioner di lembaga FCC tersebut tak mampu memberikan bukti-bukti atas klaim mereka bahwa Huawei menebar ancaman keamanan bagi negara. Mereka bahkan tak peduli dengan fakta-fakta dan keberatan yang diajukan oleh Huawei serta sejumlah perusahaan carrier di wilayah rural Amerika saat aturan tersebut diajukan oleh FCC pada Maret 2018 lalu.
“Huawei juga mengemukakan 21 poin tanggapan yang memberikan alasan terperinci mengapa maklumat pelarangan dari FCC tersebut akan merugikan masyarakat serta keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan-kawasan rural Amerika. Namun semua itu tidak diindahkan oleh FCC,” kata Song.
Lebih lanjut dijelaskan, perusahaan-perusahaan carrier di kawasan rural Amerika seperti di kota-kota kecil -Montana, Kentucky, dan kawasan pertanian di Wyoming- memilih tetap bekerja sama dengan Huawei. "Ini dikarenakan kualitas dan integritas yang telah ditunjukkan Huawei melalui perangkat-perangkat yang kami produksi. Tidak sepantasnya FCC malah menggagalkan upaya pemerintah setempat dalam membangun konektivitas bagi seluruh masyarakat di kawasan rural Amerika,” katanya.
Sementara itu, Glen Nager, kuasa hukum Huawei, mengatakan, FCC menerapkan aturan tanpa dasar, yang menurut mereka dibuat tanpa menimbang hal lain kecuali bahwa ini melulu hanya soal Huawei dan satu perusahaan dari China lainnya.
Nager juga mengatakan keputusan yang dibuat oleh FCC tersebut tidak dalam kewenangan kelembagaan. Dia beralasan, FCC tidak punya wewenang untuk membuat penilaian-penilaian menyangkut keamanan nasional, terlebih lagi mengekang pemanfaatan dana USF atas dasar penilaian yang berada di luar wilayah kewenangan mereka.
“Jelas bahwa komisi tersebut tidak punya wewenang atau bahkan keahlian menyangkut keamanan nasional,” kritiknya.
Menurutnya, tuduhan FCC bahwa Huawei menebar ancaman bagi keamanan bangsa jelas tanpa dasar, baik secara legal maupun faktual. “Cap buruk yang mereka tempakan kepada Huawei tersebut didasarkan atas kesalahpahaman mereka yang fatal terhadap hukum di China, juga atas tuduhan-tuduhan kosong tanpa bukti terhadap Huawei. Jelas ini merupakan tuduhan prematur yang sejatinya tak pantas untuk dilakukan,” lanjutnya.
Karl Song, Vice President Corporate Communications Department, Huawei menambahkan, aturan yang dibuat oleh FCC tersebut justru dapat mengancam kesinambungan upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan kontektivitas di wilayah rural Amerika. Wilayah ini memang sangat bergantung pada dukungan perangkat dari Huawei, karena vendor yang lain menolak untuk mengembangkan bisnis hingga ke wilayah-wilayah yang begitu terpencil atau memiliki kontur geografis yang begitu sulit untuk dijangkau, atau daerah yang jarang penduduk seperti itu.
Menurut dia, pelarangan kepada Huawei dan rencana mereka hendak menerapkan strategi “rip-and-replace” justru malah akan berbuah pemborosan biaya ratusan juta dolar. Imbasnya membawa perusahaan-perusahaan carrier berskala kecil di Amerika menuju ke jurang kebangkrutan.
(mim)
