Indonesia Optimistis Jadi Negara Digital pada 2035
Senin, 02 Desember 2019 - 11:33 WIB
Indonesia Optimistis Jadi Negara Digital pada 2035
A
A
A
JAKARTA - Indonesia siap menjadi negara digital pada 2035 mendatang. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara masif dari pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pengalaman Indonesia menggelar transformasi digital di tengah banyak tantangan, seperti kondisi geografis dan kependudukan.
Dibanding negara lain, upaya Indonesia membangun infrastruktur telekomunikasi relatif lebih menantang karena wilayahnya terdiri dari 17.000 pulau. Karena itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk membangun dengan cara Indonesia-sentris, artinya tidak ada lagi daerah atau pelosok yang dianaktirikan.
“Presiden telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai pusat dari agenda kerjanya. Namun, kami tidak hanya membangun pelabuhan, jalan tol, atau bandara baru. Kami juga membangun jaringan serat optik, satelit multifungsi, dan base transceiver station (BTS) di seantero negeri,” ujar Jhonny di Jakarta, kemarin.
Dia mengaku, banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang sebelumnya terbelakang, namun sekarang mendapatkan manfaat dari berfungsinya ponsel dan akses pita lebar. Pada 2024 nanti, daerah-daerah terpencil di seluruh kepulauan akan mendapat manfaat dari internet kecepatan tinggi 10 megabyte per detik. “Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi besar-besaran tersebut yang akan menjadikan negara kami siap menjadi negara digital pada 2035,” katanya.
Selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi darurat, seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. “Jadi, kami tegaskan pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya. Hal itu kami lakukan untuk memastikan agar hak-hak masyarakat sipil juga dilindungi oleh pemerintah,” kata Jhonny.
Menkominfo mengatakan, Indonesia juga menyadari mengenai kebutuhan besar tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.
Sementara itu, Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan, perlu kerja sama antara stakeholder untuk membangun infrastruktur digital Indonesia. Tantangannya sangat tinggi dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17.000 pulau, dan 80.000 desa, sehingga dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan.
“Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan,” ujarnya. Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.
Dibanding negara lain, upaya Indonesia membangun infrastruktur telekomunikasi relatif lebih menantang karena wilayahnya terdiri dari 17.000 pulau. Karena itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk membangun dengan cara Indonesia-sentris, artinya tidak ada lagi daerah atau pelosok yang dianaktirikan.
“Presiden telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai pusat dari agenda kerjanya. Namun, kami tidak hanya membangun pelabuhan, jalan tol, atau bandara baru. Kami juga membangun jaringan serat optik, satelit multifungsi, dan base transceiver station (BTS) di seantero negeri,” ujar Jhonny di Jakarta, kemarin.
Dia mengaku, banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang sebelumnya terbelakang, namun sekarang mendapatkan manfaat dari berfungsinya ponsel dan akses pita lebar. Pada 2024 nanti, daerah-daerah terpencil di seluruh kepulauan akan mendapat manfaat dari internet kecepatan tinggi 10 megabyte per detik. “Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi besar-besaran tersebut yang akan menjadikan negara kami siap menjadi negara digital pada 2035,” katanya.
Selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi darurat, seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. “Jadi, kami tegaskan pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya. Hal itu kami lakukan untuk memastikan agar hak-hak masyarakat sipil juga dilindungi oleh pemerintah,” kata Jhonny.
Menkominfo mengatakan, Indonesia juga menyadari mengenai kebutuhan besar tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.
Sementara itu, Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan, perlu kerja sama antara stakeholder untuk membangun infrastruktur digital Indonesia. Tantangannya sangat tinggi dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17.000 pulau, dan 80.000 desa, sehingga dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan.
“Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan,” ujarnya. Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.
(don)
