Tiga Kementerian Bagi Tugas Basmi Ponsel BM

JAKARTA - Pemerintah melalui tiga kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang merumuskan cara yang tepat untuk memerangi peredaran ponsel black market atau BM di Indonseia.

Untuk itu ketiganya membagi peran dalam menjalankan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) nantinya. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan tugas dibagi ditiga kementerian.

Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional, menyiapkan SOP Tata kelola SIBINA. SOP Device Verification Sytem, SOP Device Verifivation System.

Adapun untuk SOP Device Registration System (stok pedagang dan handcarry) disiapkan bersama Kemendag serta SOP Lost dan stolen yang disiapkan bersama Kemkominfo.

Sementara itu untuk Kemkiminfo bertugas meminta operator menyediakan SOP layanan lost dan stolen. Meminta oeprator mengirim data dumo sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI.

Meminta operator menyiapkan sistem penghubung antara SIBINA dan EIR (Equipment Identity Registration). Meminta operator menyiapkan EIR dan meminta operator mengeksekusi daftar yang dihasilkan SIBINA.

Sedangkan tugas Kemendag adalah membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkan ke dalam SIBINA. Menyiapkan sistem penghubung untuk Device Refistration System. Enam bulan pertama untuk stok pedagang, selanjutnya selama masa operasional untuk pendaftaran Handcarry dan layanan VIP.

"Di samping itu, masing-masing kementerian juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen) terkait aturan IMEI ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/8/2019).