Pengamat Sebut RUU PDP Tak Akan Rampung Tahun Ini
Selasa, 28 Mei 2019 - 21:01 WIB
Pengamat Sebut RUU PDP Tak Akan Rampung Tahun Ini
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini masih belum rampung.
Padahal waktu tugas anggota DPR hanya tinggal empat bulan lagi, yang artinya RUU PDP ini ada kemungkinan kurang waktu atau bahkan tidak akan selesai tahun ini.
Pengamat Teknologi dan Ahli Cyber Forensic, Ruby Alamsyah, pesimis bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan RUU PDP dalam sisa waktu tersebut.
"Kalau ngeliat pengalaman selama ini mestinya enggak yakin empat bulan," katanya di Jakarta, Senin malam (27/5/2019).
Namun dia mengharapkan adanya inisiatif baik dari pihak DPR untuk mempercepat aturan yang bersifat mendesak ini. "Mudah-mudahan ada inisiatif baik kepala DPR ataupun anggota DPR lain sehingga Undang-undang yang urgent ini bisa segera disahkan," imbuhnya
Kedepannya, apabila RUU PDP ini sudzh disahkan di DPR, perlindungan bagi para pengguna data baik instansi, pemerintah, atau pihak lain bisa memiliki data lebih aman dan terhindar dari kebocoran.
"Harapannya setelah RUU PDP bisa disahkan di DPR jauh lebih ketat para pengguna data, pengguna baik instansi pemerintah pihak siapapun yang meminta data masyarakat itu harus jauh lebih aman datanya agar tidak terjadi kebocoran," harapnya.
Padahal waktu tugas anggota DPR hanya tinggal empat bulan lagi, yang artinya RUU PDP ini ada kemungkinan kurang waktu atau bahkan tidak akan selesai tahun ini.
Pengamat Teknologi dan Ahli Cyber Forensic, Ruby Alamsyah, pesimis bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan RUU PDP dalam sisa waktu tersebut.
"Kalau ngeliat pengalaman selama ini mestinya enggak yakin empat bulan," katanya di Jakarta, Senin malam (27/5/2019).
Namun dia mengharapkan adanya inisiatif baik dari pihak DPR untuk mempercepat aturan yang bersifat mendesak ini. "Mudah-mudahan ada inisiatif baik kepala DPR ataupun anggota DPR lain sehingga Undang-undang yang urgent ini bisa segera disahkan," imbuhnya
Kedepannya, apabila RUU PDP ini sudzh disahkan di DPR, perlindungan bagi para pengguna data baik instansi, pemerintah, atau pihak lain bisa memiliki data lebih aman dan terhindar dari kebocoran.
"Harapannya setelah RUU PDP bisa disahkan di DPR jauh lebih ketat para pengguna data, pengguna baik instansi pemerintah pihak siapapun yang meminta data masyarakat itu harus jauh lebih aman datanya agar tidak terjadi kebocoran," harapnya.
(wbs)
