Jelang 22 Mei, Kominfo Sebut Tak Ada Penanganan Khusus di Medsos
Selasa, 21 Mei 2019 - 17:02 WIB
Jelang 22 Mei, Kominfo Sebut Tak Ada Penanganan Khusus di Medsos
A
A
A
JAKARTA - Jelang pengumuman hasil Pemilu 22 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku tak ada persiapan khusus untuk penanganan berita hoaks di media sosial.
"Kalau hoaks selalu kita tangani. Enggak, semuanya sama. Kita cuma tambah orangnya aja," kata Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo di kantor Kominfo.
Ia menyatakan, Kominfo akan terus bekerja sama dengan Bawaslu soal hoaks sepitar Pemilu. Kerjasama ini akan terus berjalan hingga ada penetapan presiden dan wakil presiden.
"Iya, Bawaslu sama KPU kita jaga terus," imbuhnya.
Sebelumnya, Kominfo telah merilis ada 486 informasi palsu atau hoaks yang berhasil dijaring mesin pengais konten dan Tim AIS Kominfo selama April 2019.
Dari 486 hoaks tersebut, sekitar 209 di antaranya masuk kategori informasi hoaks mengenai politik.
Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
Sedangkan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Tidak berhenti di tanggal pencoblosan, jumlah hoaks terus bertambah setelah 17 April 2019
"Kalau hoaks selalu kita tangani. Enggak, semuanya sama. Kita cuma tambah orangnya aja," kata Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo di kantor Kominfo.
Ia menyatakan, Kominfo akan terus bekerja sama dengan Bawaslu soal hoaks sepitar Pemilu. Kerjasama ini akan terus berjalan hingga ada penetapan presiden dan wakil presiden.
"Iya, Bawaslu sama KPU kita jaga terus," imbuhnya.
Sebelumnya, Kominfo telah merilis ada 486 informasi palsu atau hoaks yang berhasil dijaring mesin pengais konten dan Tim AIS Kominfo selama April 2019.
Dari 486 hoaks tersebut, sekitar 209 di antaranya masuk kategori informasi hoaks mengenai politik.
Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
Sedangkan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Tidak berhenti di tanggal pencoblosan, jumlah hoaks terus bertambah setelah 17 April 2019
(wbs)
