1.285 Konten Radikal Dihapus
1.285 Konten Radikal Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) gencar patroli konten daring dan media sosial (medsos) sejak aksi terorisme terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur.
Dari hasil patroli itui Kemenkominfo telah men-take down atau menghapus 1.285 konten radikal dan yang terkait dengan terorisme. “Dari hari Minggu sejak aksi teroris di Surabaya, sudah ada 1.285 konten yang kami take down,” ungkap tenaga ahli Kemenkominfo Donny Budi Utoyo dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Cegah dan Perangi Aksi Terorisme” di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, kemarin.
Dari ribuan konten itu, sebanyak 22 konten tersebar melalui situs, forum, dan file sharing. Kemudian sebanyak 562 konten ada di akun Facebook dan Instagram, 301 konten di YouTube dan G-drive, 287konten di Telegram, serta 113 konten ada di Twitter.
Penghapusan konten tersebut, menurut Donny, sebagai upaya mencegah berkembangnya ideologi terorisme di medsos. Sebab banyak pelaku terorisme saat ini terpapar ideologi radikal akibat konten di medsos dan aplikasi percakapan.
Berdasarkan studi yang dilakukan peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Solahudin, hampir 85% dari narapidana terorisme terpapar paham radikalisme melalui medsos dan aplikasi percakapan.
“Sementara saat ini terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia. Mereka ini berpotensi terpapar radikalisme di medsos,” ungkapnya.
Kemenkominfo, lanjut Donny, juga sudah bekerja sama dengan platform-platform untuk melakukan patroli konten yang mengandung terorisme dan radikalisme. Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan komunitas medsos untuk memantau pergerakan kontenkonten di internet.
Terkait dengan aksi terorisme di Surabaya, pemerintah dan platform mengintensifkan sejumlah langkah. Pertama, meningkatkan kinerja mesin pengais konten atau AIS. Setiap dua jam, AIS akan melakukan proses crawling (merayapi) konten terorisme atau radikal dengan kata kunci tertentu. Apa bila terindikasi akan dilanjutkan dengan proses pemblokiran.
“Biasanya mesin melakukan pemblokiran dalam waktu 1 sampai 2 hari. Sudah dilakukan terus-menerus, tapi karena kondisi saat ini jadi diintensifkan per 2 jam. Tiap ketemu akan diblokir oleh AIS. Kita juga mendorong edukasi publik dan bekerja sama dengan komunitas komunitas serta literasi digital,” ungkapnya.
Pengamat terorisme UI Solahudin mengatakan, kelompok radikal mampu melakukan proses rekrutmen, kemudian diproses hingga menjadi pelaku aksi teror hanya dalam waktu satu tahun.
“Studi saya tahun lalu memeriksa sekitar 75 terpidana teroris. Saya mengajukan pertanyaan sejak kapan terpapar. Kemudian kapan melakukan aksi terorisme. Sebanyak 85% mengaku sejak kenal paham ISIS sampai melakukan aksi teror adalah kurang dari 1 tahun,” kata Solahudin.
Cepatnya proses untuk membentuk seseorang menjadi “pengantin”, lanjutnya, juga dipengaruhi perkembangan medsos. Menurut dia, medsos membuat proses radikalisasi makin cepat. Dalam penelitiannya, Solahudin menemukan sekitar 60 channel Telegram yang menyebarkan pesan radikal. Ada juga 30 private chat kelompok radikal sepanjang tahun 2017.
“Kemudian setiap hari kita cek berapa berita yang mereka distribusikan. Dalam Telegram saja, per hari ada 80 sampai 150 pesan kekerasan yang distribusikan. Kalau jumlah Telegram-nya lebih dari 60 yang aktif. Kita hitung paling sederhana 100 per hari. Artinya dalam 24 jam beberapa ribu pesan disebarkan. Intensifnya orang-orang yang terpapar proses inilah yang menjadi proses radikal isasi lancar,” ujarnya.
Solahudin mencontohkan narapidana teroris bernama Anggi yang terjerat kasus perencanaan aksi teror di Jakarta dan Bandung. Pada November 2016, Anggi belumlah aktif dalam forum keagamaan. Namun kurang dari setahun, tepatnya pada Maret 2017, Anggi sudah berbaiat kepada pimpinan ISIS. Ternyata Anggi intensif terlibat dalam channel radikal di medsos maupun aplikasi komunikasi seperti Telegram selama 24 jam. (Binti Mufarida)
Dari hasil patroli itui Kemenkominfo telah men-take down atau menghapus 1.285 konten radikal dan yang terkait dengan terorisme. “Dari hari Minggu sejak aksi teroris di Surabaya, sudah ada 1.285 konten yang kami take down,” ungkap tenaga ahli Kemenkominfo Donny Budi Utoyo dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Cegah dan Perangi Aksi Terorisme” di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, kemarin.
Dari ribuan konten itu, sebanyak 22 konten tersebar melalui situs, forum, dan file sharing. Kemudian sebanyak 562 konten ada di akun Facebook dan Instagram, 301 konten di YouTube dan G-drive, 287konten di Telegram, serta 113 konten ada di Twitter.
Penghapusan konten tersebut, menurut Donny, sebagai upaya mencegah berkembangnya ideologi terorisme di medsos. Sebab banyak pelaku terorisme saat ini terpapar ideologi radikal akibat konten di medsos dan aplikasi percakapan.
Berdasarkan studi yang dilakukan peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Solahudin, hampir 85% dari narapidana terorisme terpapar paham radikalisme melalui medsos dan aplikasi percakapan.
“Sementara saat ini terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia. Mereka ini berpotensi terpapar radikalisme di medsos,” ungkapnya.
Kemenkominfo, lanjut Donny, juga sudah bekerja sama dengan platform-platform untuk melakukan patroli konten yang mengandung terorisme dan radikalisme. Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan komunitas medsos untuk memantau pergerakan kontenkonten di internet.
Terkait dengan aksi terorisme di Surabaya, pemerintah dan platform mengintensifkan sejumlah langkah. Pertama, meningkatkan kinerja mesin pengais konten atau AIS. Setiap dua jam, AIS akan melakukan proses crawling (merayapi) konten terorisme atau radikal dengan kata kunci tertentu. Apa bila terindikasi akan dilanjutkan dengan proses pemblokiran.
“Biasanya mesin melakukan pemblokiran dalam waktu 1 sampai 2 hari. Sudah dilakukan terus-menerus, tapi karena kondisi saat ini jadi diintensifkan per 2 jam. Tiap ketemu akan diblokir oleh AIS. Kita juga mendorong edukasi publik dan bekerja sama dengan komunitas komunitas serta literasi digital,” ungkapnya.
Pengamat terorisme UI Solahudin mengatakan, kelompok radikal mampu melakukan proses rekrutmen, kemudian diproses hingga menjadi pelaku aksi teror hanya dalam waktu satu tahun.
“Studi saya tahun lalu memeriksa sekitar 75 terpidana teroris. Saya mengajukan pertanyaan sejak kapan terpapar. Kemudian kapan melakukan aksi terorisme. Sebanyak 85% mengaku sejak kenal paham ISIS sampai melakukan aksi teror adalah kurang dari 1 tahun,” kata Solahudin.
Cepatnya proses untuk membentuk seseorang menjadi “pengantin”, lanjutnya, juga dipengaruhi perkembangan medsos. Menurut dia, medsos membuat proses radikalisasi makin cepat. Dalam penelitiannya, Solahudin menemukan sekitar 60 channel Telegram yang menyebarkan pesan radikal. Ada juga 30 private chat kelompok radikal sepanjang tahun 2017.
“Kemudian setiap hari kita cek berapa berita yang mereka distribusikan. Dalam Telegram saja, per hari ada 80 sampai 150 pesan kekerasan yang distribusikan. Kalau jumlah Telegram-nya lebih dari 60 yang aktif. Kita hitung paling sederhana 100 per hari. Artinya dalam 24 jam beberapa ribu pesan disebarkan. Intensifnya orang-orang yang terpapar proses inilah yang menjadi proses radikal isasi lancar,” ujarnya.
Solahudin mencontohkan narapidana teroris bernama Anggi yang terjerat kasus perencanaan aksi teror di Jakarta dan Bandung. Pada November 2016, Anggi belumlah aktif dalam forum keagamaan. Namun kurang dari setahun, tepatnya pada Maret 2017, Anggi sudah berbaiat kepada pimpinan ISIS. Ternyata Anggi intensif terlibat dalam channel radikal di medsos maupun aplikasi komunikasi seperti Telegram selama 24 jam. (Binti Mufarida)
(nfl)
Explore More