Potensi Ancaman Kejahatan Siber 2018 di Indonesia Kian Besar
Senin, 23 Oktober 2017 - 22:00 WIB
Potensi Ancaman Kejahatan Siber 2018 di Indonesia Kian Besar
A
A
A
JAKARTA - Sejak dikeluarkan Pepres pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2017 sampai sekarang, ternyata BSSN masih belum memiliki struktur. Padahal ancaman siber sepanjang 2017 sangat memprihatinkan, mulai dari wannacry hingga nopetya yang dampaknya cukup memprihatinkan. Kejahatan siber tahun depan pun diprediksi semakin mengancam masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh pakar keamanan siber, Pratama Persadha, dalam seminar nasional Joint Statement Forum yang diadakan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (23/10/2017). Bertempat di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, seminar nasional yang bertajuk “Peningkatan Pertahanan Nasional Indonesia dalam Sektor Siber” ini dihadiri oleh mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia.
“Masyarakat awam juga mulai merasakan ancaman cybercrime bahkan di banyak negara yang pernah menjadi target perang siber, masyarakatnya menjadi pihak paling dirugikan. ATM mati, listrik mati, bahkan gas sebagai penghangat ruangan juga tidak berfungsi," ungkap Chairman lembaga keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) tersebut.
Disebutkannya, selain regulasi dan infrastruktur, keamanan dunia siber juga perlu didukung dari sisi pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Pembentukan BSSN melalui Perpres No 53 Tahun 2017 merupakan langkah awal pemerintah dalam menyikapi isu strategis ini. "Sayangnya hingga kini BSSN belum resmi disahkan akibat struktur organisasi dan susunan tugas pokok dan fungsi yang belum rampung. Di tengah semakin tingginya ketergantungan manusia akan teknologi informasi, keamanan siber tentu harus menjadi prioritas utama negara, sebelum kerugian yang lebih besar menimpa Indonesia," tutur pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Potensi ancaman siber pada 2018 jelas akan bertambah besar jika BSSN masih belum efektif berjalan. Sepanjang 2016, biaya kerugian akibat cybercrime secara global mencapai USD450 miliar. “Angka tersebut bisa terus naik bila para netizen, khususnya di kota besar yang banyak terkait dunia usaha dan pemerintah, masih mempunyai kesadaran siber yang rendah. Kelalaian sederhana bisa berakibat fatal,” kata Pratama mengingatkan.
Berdasarkan survei, tingkat kesadaran siber pengguna internet di Indonesia memang masih tergolong rendah. Pada kasus wannacry, misalnya, masyarakat cenderung abai terhadap imbauan pemerintah untuk melakukan setting pada PC atau laptop bersistem operasi Windows.
Kasus peretasan website Telkomsel dan tiket.com merupakan sebagian kecil contoh rendahnya tingkat keamanan siber di Indonesia. Seharusnya dari kedua kasus itu dapat dijadikan pelajaran sekaligus peringatan bahwa ancaman cybercrime di Indonesia sudah di depan mata.
“Kerugian tak ternilai bisa terjadi bila peretasan berhasil menarget dan melumpuhkan objek kritis sebuah negara, meliputi sistem layanan pemerintahan, layanan gawat darurat, cadangan minyak dan gas, keuangan dan perbankan, transportasi, telekomunikasi, energi listrik, dan sistem pengairan” pungkas Pratama.
Hal ini disampaikan oleh pakar keamanan siber, Pratama Persadha, dalam seminar nasional Joint Statement Forum yang diadakan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (23/10/2017). Bertempat di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, seminar nasional yang bertajuk “Peningkatan Pertahanan Nasional Indonesia dalam Sektor Siber” ini dihadiri oleh mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia.
“Masyarakat awam juga mulai merasakan ancaman cybercrime bahkan di banyak negara yang pernah menjadi target perang siber, masyarakatnya menjadi pihak paling dirugikan. ATM mati, listrik mati, bahkan gas sebagai penghangat ruangan juga tidak berfungsi," ungkap Chairman lembaga keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) tersebut.
Disebutkannya, selain regulasi dan infrastruktur, keamanan dunia siber juga perlu didukung dari sisi pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Pembentukan BSSN melalui Perpres No 53 Tahun 2017 merupakan langkah awal pemerintah dalam menyikapi isu strategis ini. "Sayangnya hingga kini BSSN belum resmi disahkan akibat struktur organisasi dan susunan tugas pokok dan fungsi yang belum rampung. Di tengah semakin tingginya ketergantungan manusia akan teknologi informasi, keamanan siber tentu harus menjadi prioritas utama negara, sebelum kerugian yang lebih besar menimpa Indonesia," tutur pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Potensi ancaman siber pada 2018 jelas akan bertambah besar jika BSSN masih belum efektif berjalan. Sepanjang 2016, biaya kerugian akibat cybercrime secara global mencapai USD450 miliar. “Angka tersebut bisa terus naik bila para netizen, khususnya di kota besar yang banyak terkait dunia usaha dan pemerintah, masih mempunyai kesadaran siber yang rendah. Kelalaian sederhana bisa berakibat fatal,” kata Pratama mengingatkan.
Berdasarkan survei, tingkat kesadaran siber pengguna internet di Indonesia memang masih tergolong rendah. Pada kasus wannacry, misalnya, masyarakat cenderung abai terhadap imbauan pemerintah untuk melakukan setting pada PC atau laptop bersistem operasi Windows.
Kasus peretasan website Telkomsel dan tiket.com merupakan sebagian kecil contoh rendahnya tingkat keamanan siber di Indonesia. Seharusnya dari kedua kasus itu dapat dijadikan pelajaran sekaligus peringatan bahwa ancaman cybercrime di Indonesia sudah di depan mata.
“Kerugian tak ternilai bisa terjadi bila peretasan berhasil menarget dan melumpuhkan objek kritis sebuah negara, meliputi sistem layanan pemerintahan, layanan gawat darurat, cadangan minyak dan gas, keuangan dan perbankan, transportasi, telekomunikasi, energi listrik, dan sistem pengairan” pungkas Pratama.
(mim)
