Menkominfo Tegaskan Perlu Kerja Sama Antar Alemen Tangkal Hoax
Menkominfo Tegaskan Perlu Kerja Sama Antar Alemen Tangkal Hoax
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Technology Forum (ITF) kembali menyelenggarakan seminar nasional. Untuk sesi kali ini, tema yang dibahas adalah Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Menghadapi Dampak Negatif Media Sosial.
Seperti diketahui, maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara. Padahal bila mengacu pada produk hukum yang telah ditetapkan yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.
“Regulasi jelas mengatur bahwa konten media sosial bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa,” Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF), di Balai Kartini, Jakarta, Senin(28/8/2017).
Menurutnya, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial. “Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, dikatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. “Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Di sisi hulu, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list tetapi juga membuat daftar internet positif yang kini mencapai 250 ribu. “Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list,”ungkapnya.
Daftar positif ini memuat konten yang selayaknya diakses oleh pengguna internet di Tanah Air.
Seperti diketahui, maraknya berita bohong (hoax) maupun perundungan (bullying) di era media sosial telah menjurus pada perpecahan dan integritas berbangsa dan bernegara. Padahal bila mengacu pada produk hukum yang telah ditetapkan yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 19 tahun 2016 sebagai perbaikan dari UU No.18 tahun 2008, dengan jelas mengatur bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar.
“Regulasi jelas mengatur bahwa konten media sosial bertentangan dengan kaidah bernegara dan tidak sesuai dengan budaya bangsa,” Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF), di Balai Kartini, Jakarta, Senin(28/8/2017).
Menurutnya, sangat penting melakukan kerjasama antara semua elemen bangsa bergerak memerangi konten negatif di media sosial. “Pemerintah, masyarakat di semua segmen, hingga platform harus bergerak bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, dikatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi menangani konten negatif ini dari hulu hingga hilir. “Hulunya adalah literasi informasi sesuai amanah UU ITE no.19 tahun 2016. Sedangkan di sisi hilir ada pendekatan hard approach seperti pemblokiran situs dan sebagainya,” ungkap pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Di sisi hulu, pihaknya tidak hanya membuat sistem Trust+ yang kini berisi 800 ribu black list tetapi juga membuat daftar internet positif yang kini mencapai 250 ribu. “Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan daftar positif ini sudah melebihi black list,”ungkapnya.
Daftar positif ini memuat konten yang selayaknya diakses oleh pengguna internet di Tanah Air.
(wbs)
Explore More