Masuki Usia 72 Tahun, Ini PR Besar Siber di Indonesia
Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:03 WIB
Masuki Usia 72 Tahun, Ini PR Besar Siber di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas beberapa peristiwa besar yang langsung terkait dengan teknologi informasi dan keamanan siber. Menurutnya, saat ini hampir semua negara bersiap lebih serius menghadapi tantangan teknologi dan keamanan siber.
Hal tersebut seiring dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan di Geduang DPR/MPR RI yang menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kemajuan teknologi yang destruktif. Selama 2017 tercatat banyak peristiwa di dunia dan Tanah Air terkait sisi negatif kemajuan teknologi, seperti serangan wannacry dan peretasan yang memakan korban instansi pemerintah.
Melihat fakta ini, Presiden menyampaikan di usia Indonesia yang memasuki ke-72 harus siap menghadapi tantangan global terutama dari sisi teknologi. Di samping itu, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi juga semakin besar.
“Tantangan serius bagi pemerintah adalah mengamankan semua infrastruktur strategis, terutama dari segi keamanan siber. Serangan wannacry dan NoPetya beberapa saat lalu memang tidak massif menghantam Tanah Air, namun melihat beberapa negara eropa yang sempat lumpuh memang sudah sepatutnya kita waspada,” ujar Pratama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/8/2017).
Mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini mengungkapkan, pekerjaan rumah (PR) paling penting saat ini salah satunya adalah meningkatkan standar keamanan siber. Standar keamanan yang dimaksud tidak hanya terkait infrastruktur penting milik pemerintah dan swasta, namun secara menyeluruh termasuk regulasi tataran teknis.
“Standar keamanan siber Indonesia harus ditingkatkan. Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya. Tentu ini menurunkan daya saing Indonesia secara global,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Pekerjaan rumah yang tak kalah penting, menurut Pratama, adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal. Aplikasi pepesanan instan, email, media sosial dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya ini adalah salah satu pondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi, agar tidak terus tergantung dengan buatan asing.
“Ketergantungan kita pada aplikasi asing masih sangat besar, ini jelas PR yang tidak mudah bagi pemerintah. Aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah. SDM kita di luar negeri melimpah, bila dimaksimalkan akan sangat luar biasa hasilnya,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama sendiri berharap dengan sudah lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan Cyber Crime Polri dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di Tanah Air. Di mana kini salah satu faktor yang dipertimbangkan investor adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya.
"Tentu ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. 72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain," tegas Pratama.
Hal tersebut seiring dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan di Geduang DPR/MPR RI yang menekankan pentingnya kesiapan menghadapi kemajuan teknologi yang destruktif. Selama 2017 tercatat banyak peristiwa di dunia dan Tanah Air terkait sisi negatif kemajuan teknologi, seperti serangan wannacry dan peretasan yang memakan korban instansi pemerintah.
Melihat fakta ini, Presiden menyampaikan di usia Indonesia yang memasuki ke-72 harus siap menghadapi tantangan global terutama dari sisi teknologi. Di samping itu, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi juga semakin besar.
“Tantangan serius bagi pemerintah adalah mengamankan semua infrastruktur strategis, terutama dari segi keamanan siber. Serangan wannacry dan NoPetya beberapa saat lalu memang tidak massif menghantam Tanah Air, namun melihat beberapa negara eropa yang sempat lumpuh memang sudah sepatutnya kita waspada,” ujar Pratama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/8/2017).
Mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini mengungkapkan, pekerjaan rumah (PR) paling penting saat ini salah satunya adalah meningkatkan standar keamanan siber. Standar keamanan yang dimaksud tidak hanya terkait infrastruktur penting milik pemerintah dan swasta, namun secara menyeluruh termasuk regulasi tataran teknis.
“Standar keamanan siber Indonesia harus ditingkatkan. Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya. Tentu ini menurunkan daya saing Indonesia secara global,” terang chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Pekerjaan rumah yang tak kalah penting, menurut Pratama, adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal. Aplikasi pepesanan instan, email, media sosial dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya ini adalah salah satu pondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi, agar tidak terus tergantung dengan buatan asing.
“Ketergantungan kita pada aplikasi asing masih sangat besar, ini jelas PR yang tidak mudah bagi pemerintah. Aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah. SDM kita di luar negeri melimpah, bila dimaksimalkan akan sangat luar biasa hasilnya,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama sendiri berharap dengan sudah lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan Cyber Crime Polri dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di Tanah Air. Di mana kini salah satu faktor yang dipertimbangkan investor adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya.
"Tentu ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah. 72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain," tegas Pratama.
(dmd)
