Pengembangan Pesawat R80 Rancangan Habibie Tunggu Perpres
Rabu, 19 April 2017 - 15:16 WIB
Pengembangan Pesawat R80 Rancangan Habibie Tunggu Perpres
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan pesawat R80 rancangan Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie masih menunggu peraturan presiden (perpres) mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI) Ilham Habibie.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu belakangan pihaknya telah bertemu dengan kementerian terkait untuk membahas mengenai proyek tersebut. Sebelum memulai pengembangan, perusahaan membutuhkan pernyataan tertulis dari pemerintah yang menyatakan bahwa pesawat R80 masuk dalam proyek tersebut.
"Saat ini kita sangat sering berjumpa dengan pihak pemerintah dari kementerian ataupun perusahaan terkait. Tapi paling sering lebih ke kementerian untuk memastikan bahwasanya R80 ini resmi dan secara tertulis masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional," ujarnya, usai mencoblos di TPS 05 Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Dia memahami hingga saat ini payung hukum mengenai PSN tak kunjung rampung. Pasalnya, ada lebih dari 300 proyek yang harus dievaluasi sebelum ditetapkan dalam rincian Proyek Strategis Nasional.
"Oleh karena itu kami perlu waktu, enggak bisa mengatakan ini proyek strategis nasional besok keluar Perpresnya, enggak mungkin. Enggak bisa karena hanya satu proyek satu perpres diubah, mesti sekian banyak untuk mengubah dan menjadi update," tandasnya.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu belakangan pihaknya telah bertemu dengan kementerian terkait untuk membahas mengenai proyek tersebut. Sebelum memulai pengembangan, perusahaan membutuhkan pernyataan tertulis dari pemerintah yang menyatakan bahwa pesawat R80 masuk dalam proyek tersebut.
"Saat ini kita sangat sering berjumpa dengan pihak pemerintah dari kementerian ataupun perusahaan terkait. Tapi paling sering lebih ke kementerian untuk memastikan bahwasanya R80 ini resmi dan secara tertulis masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional," ujarnya, usai mencoblos di TPS 05 Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Dia memahami hingga saat ini payung hukum mengenai PSN tak kunjung rampung. Pasalnya, ada lebih dari 300 proyek yang harus dievaluasi sebelum ditetapkan dalam rincian Proyek Strategis Nasional.
"Oleh karena itu kami perlu waktu, enggak bisa mengatakan ini proyek strategis nasional besok keluar Perpresnya, enggak mungkin. Enggak bisa karena hanya satu proyek satu perpres diubah, mesti sekian banyak untuk mengubah dan menjadi update," tandasnya.
(dmd)
