Kebijakan Tarif Interkoneksi Diklaim Turunkan Penerimaan Negara

JAKARTA - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengklaim rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 dan PP No 23 Tahun 2000, yang mengatur Network Sharing dan Tarif Interkoneksi, berpotensi menggerus penerimaan negara. Dalam Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 ditetapkan bahwa tarif interkoneksi antar operator telepon selular diturunkan dari Rp250 per menit menjadi Rp204 per menit.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menilai kebijakan tersebut disusun tidak transparan dan berpotensi menimblkan persaingan tidak sehat. Lebih jauh, kebijakan tersebut akan memacu perang harga sehingga menurunkan penjualan dan laba bersih dari operator.

"Kompetisi yang tidak sehat dan tidak fair itu akan memacu perang harga, sehingga menurunkan penjualan dan laba bersih yang berdampak pada turunnya kontribusi PPN, PPh, dan PNBP," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dia menyebutkan, estimasi terjadinya potential loss dari pendapatan industri atas kebijakan tersebut mencapai Rp14 triliun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp245 miliar.

"Selain itu, akan terjadi penurunan penerimaan PPN sebesar Rp1,4 triliun dan PPh Badan sebesar Rp559 miliar," lanjutnya.

Yustinus mengatakan, kebijakan tarif interkoneksi juga berdampak pada turunnya daya saing perusahaan karena harus menurunkan dividen sebagai bagian keuntungan pemerintah. Dampak lain yang mungkin terjadi, efek domino karena turunnya capex dan opex yang berakibat pada berkurangnya kue ekonomi bagi industri pendukung telekomunikasi.

"Terakhir, frekuensi sharing juga akan menyebabkan monetasi frekuensi di secondari market dan akan mengakibatkan efek ganda turunnya PNBP," tandasnya.