FITRA : Harus Ada Aturan Jelas Tentang Network Sharing
Kamis, 06 Oktober 2016 - 09:02 WIB
FITRA : Harus Ada Aturan Jelas Tentang Network Sharing
A
A
A
JAKARTA - Network Sharing masih saja menjadi persoalan hangat dalam industri telekomunikasi. Pasalnya belum ada aturan yang jelas mengenai penyelenggaraan Network Sharing yang direncanakan oleh Pemerintah.
Namun, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), Yenny Sucipto berpendapat efisiensi industri merupakan alasan kalasik dalam wacana Network Sharing. Dirinya menilai ada beberapa hal penting yang perlu ditimbangkan.
"Harus ada aturan jelas mengenai perhitungan penurunan kinerja bisnis dari revisi biaya interkoneksi itu sendiri. Ini adalah tugas kementerian terkait," ujar Yenny, di Jakarta, baru-baru ini, (6/10/2016).
Dirinya menambahkan, selanjutnya yang harus diperhitungkan adalah pendapatan dan penurunan interkoneksi. FITRA melihat hal ini justru tidak dijadikan dasar dalam perubahan biaya interkoneksi.
Selain itu, harus jelas juga perhitungan existing dan simetris ataupun asimetrisnya. Terakhir bagaimana dampaknya terhadap masyarkat.
Sebelumnya FITRA juga telah melakukan kajian, dimana implikasi persoalan ini berdampak kepada APBN dan justru menguntungkan elite - elite tertentu.
Namun, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), Yenny Sucipto berpendapat efisiensi industri merupakan alasan kalasik dalam wacana Network Sharing. Dirinya menilai ada beberapa hal penting yang perlu ditimbangkan.
"Harus ada aturan jelas mengenai perhitungan penurunan kinerja bisnis dari revisi biaya interkoneksi itu sendiri. Ini adalah tugas kementerian terkait," ujar Yenny, di Jakarta, baru-baru ini, (6/10/2016).
Dirinya menambahkan, selanjutnya yang harus diperhitungkan adalah pendapatan dan penurunan interkoneksi. FITRA melihat hal ini justru tidak dijadikan dasar dalam perubahan biaya interkoneksi.
Selain itu, harus jelas juga perhitungan existing dan simetris ataupun asimetrisnya. Terakhir bagaimana dampaknya terhadap masyarkat.
Sebelumnya FITRA juga telah melakukan kajian, dimana implikasi persoalan ini berdampak kepada APBN dan justru menguntungkan elite - elite tertentu.
(wbs)
